Ke depan pemerintah harus memberi prioritas ke sektor pertanian dan tidak lagi memandang dengan sebelah mata. Pertanian harus mendapat perhatian khusus dengan dukungan berupa anggaran dan keberpihakan kebijakan lainnya.
Banyak yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen (yoy) pada kuaratl II 2021 bukan kondisi riil yang ada di masyarakat. Itu hanya pertumbuhan semu karena ada faktor belanja lebaran pada bulan Mei dan Juni. Selain itu, ada low base effect, pembanding yang dijadikan acuan adalah pertumbuhan ekonomi kuaratl II tahun 2020 yang jauh di bawah, minus 5,32 persen. Itu berarti riilnya, ekonomi kita pada periode tersebut tumbuh tidak lebih 2 persen.
Lihat saja kenyataan di lapangan, karena pandemi Covid-19 rakyat hidup makin susah. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kalau toh masih bekerja, pendapatannya jauh menurun dibanding sebelum pandemi. Kuartal III 2021 ekonomi Indonesia diperkirakan kembali terkontraksi karena adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk mencegah penularan Covid-19.
Karena kita semua tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, ada baiknya pemerintah fokus mendukung sektor-sektor yang mempunyai prospek mengangkat perekonomian nasional, yaitu sektor industri (sektor riil) dan pertanian.
Penguatan sektor riil dapat memberi kontribusi konkret dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Menggerakkan sektor riil bukan sekadar meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, akan tetapi sekaligus membuka kesempatan kerja serta menciptakan devisa dari kegiatan ekspor dan memperbaiki posisi neraca pembayaran.
Sedangkan sektor pertanian dinilai penting karena kontribusinya terhadap ekonomi nasional sudah terbukti dan teruji, sehingga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kepentingan sektor pertanian harus di atas kepentingan yang lain karena ini menyangkut hak hidup orang banyak.
Terbukti berkali-kali sektor pertanian memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), bahkan di tenga pandemi Covid-19 sekalipun. Sektor pertanian terbukti menjadi penolong di tengah resesi karena mampu menyediakan banyak lapangan kerja di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Dalam skala yang lebih kecil, di Provinsi Lampung misalnya, lewat program kerja Petani Berjaya dari Gubernur Arinal Djunaidi, Lampung telah bangkit menjadi kekuatan ekonomi di Sumatera. Pada kuartal II 2021, ekonomi Lampung tumbuh 6,69 persen (q-to-q) dan menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di seluruh Sumatera.
Selama ini, klaim pemerintah yang terus menjalankan program-program di sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dinilai masih sebatas wacana. Realisasi program tersebut belum dirasakan petani dan nelayan, bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang cenderung stagnan bahkan turun di saat musim panen raya.
Pemerintah banyak menyampaikan sloga-slogan populis seolah-olah mempehatikan petani dan nelayan tetapi di saat bersamaan harga gabah di tingkat petani turun , begitu juga dengan hasil tangkapan nelayan.
Karena itu, ke depan pemerintah harus memberi prioritas ke sektor pertanian dan tidak lagi memandang dengan sebelah mata. Pertanian harus mendapat perhatian khusus dengan dukungan berupa anggaran dan keberpihakan kebijakan lainnya.
Presiden Joko Widodo sendiri mendorong agar profesi petani menjadi lebih menjanjikan karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik maka diharapkan semakin banyak generasi muda yang tertarik masuk ke sektor pertanian.