JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajak kalangan ulama untuk menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai dasar dan fondasi bagi masyarakat, santri, dan anak-anak didik.
"Perlu kami sampaikan mengenai Perpres penguatan pendidikan karakter sudah kami tanda tangani dan Insya Allah ini menjadi pekerjaan besar kita semua, baik itu pekerjaan besar bagi ulama maupun pekerjaan besar untuk pemerintah," kata Presiden Jokowi saat menerima 40-an ulama dan kiai asal Jawa Tengah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9).
Presiden berharap terbitnya Perpres bisa memberikan sebuah dasar dan fondasi bagi masyarakat, santri, dan anak-anak didik. Sehingga bisa membetengi mereka dari intervensi budaya-budaya luar.
"Budaya yang bisa menggerus budaya sendiri yang kita punyai, baik yang berkaitan dengan kesopanan, kesantunan, integritas, kejujuran, hormat kepada ulama, para kiai, para ustad, para gurunya. Saya kira, karakter-karakter itulah yang ingin kita kuatkan dengan Perpres ini," ujar Presiden.
Presiden lalu meminta kepada pemerintah, baik pusat maupun provinsi, kabupaten, dan kota bisa segera menganggarkan untuk bantuannya. Hal itu disebabkan adanya Perpres mempunyai payung hukum yang jelas.
"Payung hukun untuk memberikan bantuan APBN, APBD kepada proses penguatan pendidikan karakter ini baik di sekolah, madrasah, maupun pesantren karena payung hukumnya sudah ada," jelas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung soal persoalan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, terkait etnis Rohingya. "Berkaitan dengan Rohingya, ini juga perlu kami sampaikan bahwa pemerintah sebetulnya sudah sejak awal meminta penjelasan yang konkret dari pemerintah Myanmar.
Dan pada bulan Januari-Februari yang lalu, kita pun juga sudah mengirimkan bantuan, tidak hanya 1-2 kontainer. Kalau tidak salah ingat kurang lebih 10-an kontainer yang kita kirimkan baik berupa obat-obatan dan makanan," kata Presiden.
Bahkan, lanjut Presiden, dirinya juga mengutus Menlu Retno Marsudi untuk mendesak pemerintah Myanmar. "Karena ini memang berkaitan dengan sejarah politik yang ada di sana, dengan urusan ekonomi yang ada di sana, sebetulnya masalah yang sangat kompleks," ucap Presiden.
Tahun Politik
Pada kesempatan itu, Presiden meminta kepada ulama dan kiai agar bisa menjaga umat agar tetap tenang meski masuk tahun politik pada 2018 mendatang. "Jadi, kami mohon bantuan kepada seluruh pimpinan pondok pesantren, para ulama, kiai, pimpinan ormas semuanya agar tahun politik, baik tahun depan maupun tahun depannya lagi itu kita jaga bersama," kata Jokowi.
Presiden sekali lagi memohon agar kondusifitas di daerah seperti kerukunan antarmasyarakat antarumat betul-betuk dijaga bersama. "Jangan sampai ada lagi usaha untuk memecah belah, mengadu domba, dan kabar-kabar yang tidak baik yang mengakibatkan masyarakat menjadi terpecah," ucap Presiden. fdl/AR-2
