SERANG - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, menerbitkan peraturan menteri (permen) tentang pendidikan jarak jauh. Dengan pendidikan jarak jauh, masyarakat akan mudah mengakses pendidikan dan dapat meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional.
"Sudah saya keluarkan. Sudah saya tandatangani dua hari lalu," kata Nasir usai acara groundbreaking pembangunan kampus baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), di Serang, Banten, Rabu (26/9).
Selain itu, kata Nasir, pendidikan jarak jauh juga didorong dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dalam negeri. "Harapan saya bisa tingkatkan angka partisipasi kerja kita lebih baik, kualitas pendidikan makin baik, fleksibilitas pendidikan tinggi lebih baik, penjaminan mutu lebih baik," ujarnya.
Nasir mengatakan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi masih 31,5 persen. Dia berharap pendidikan jarak jauh akan berkontribusi pada peningkatan angka partisipasi kasar nasional. "Paling tidak dengan pendidikan jarak jauh bisa ditingkatkan menjadi 50 persen pada 2022. Dengan teknologi ini, kita kembangkan. Tak butuh infrastruktur fisik," ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga terus membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi seperti pembangunan fiber optik. Untuk itu, perguruan tinggi harus memanfaatkan penggunaan teknologi dan mendorong pengembangan infrastruktur untuk pendidikan jarak jauh.
Sebelumnya, Nasir mengatakan pembelajaran dalam jaringan (daring) atau pendidikan jarak jauh (PJJ) bisa memangkas biaya kuliah hingga separuhnya atau 50 persen.
Terkait dengan pembangunan kampus baru Untirta, Menristekdikti berharap dapat meningkatkan mutu pendidikan. Proyek ini dibiayai dari pinjaman negara kepada Islamic Development Bank, nilainya cukup besar yakni 56,9 juta dollar AS atau sekitar 825 miliar rupiah.
Sementara itu, Rektor Untirta, Sholeh Hidayat, mengatakan dalam rangka meningkatkan perluasan kesempatan belajar, mutu, dan daya saing, Untirta membutuhkan suatu kawasan kampus yang luas dan representatif.
"Seiring dengan perkembangan mahasiswa, layanan akademik dan non-akademik yang semakin meningkat, kampus induk di Pakupatan yang hanya 2,7 hektare sudah tidak lagi memadai," katanya.eko/E-3