» Peningkatan produktivitas perekonomian, investasi, dan kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan.
» Perlu meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mendorong industrialisasi.
JAKARTA - Pemerintah diminta menyiapkan kebijakan yang strategis, terarah, dan optimal untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Kebijakan yang terarah itu sebaiknya mulai disiapkan dari sekarang, terutama setelah melalui masa pandemi Covid-19.
Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI), Juda Agung, saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur BI di Jakarta, Selasa (7/7), mengatakan apabila perekonomian Indonesia hanya tumbuh sekitar 5 persen per tahun maka Indonesia akan masuk dalam middle income trap.
Sebab itu, perlu upaya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, menuju negara bependapatan tinggi pada 2043.
Pekan lalu, Bank Dunia baru menaikkan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income) menjadi upper middle income atau berpendapatan menengah ke atas karena Gross National Income (GNI) per kapita pada 2019 naik menjadi 4.050 dollar AS dibanding sebelumnya 3.840 dollar AS.
Kenaikan status itu dinilai tidak mencerminkan kondisi Indonesia yang sebenarnya karena batas bawah upper middle income yakni 4.046 dollar AS hanya terpaut tipis 4 dollar AS dari GNI per kapita Indonesia. Selain itu, kesenjangan pendapatan juga sangat lebar karena penyumbang 49 persen PDB Indonesia hanya 1 (satu) persen atau tiga juta lebih penduduk yang masuk kelompok elite.
Lebih lanjut, Juda mengatakan tiga hal yang harus diperkuat guna menghindari middle income trap yaitu peningkatan produktivitas perekonomian, investasi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga kebijakan itu dilakukan melalui dukungan keseimbangan internal dan eksternal dengan menjaga inflasi dan defisit transaksi berjalan.
Ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2024 berpotensi meningkat kisaran 5,5-6,1 persen.
Tekan Impor
Sementara itu, pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengatakan agar lolos dari middle income trap, Indonesia perlu menahan dan menekan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Caranya, tentu mendorong industrialisasi serta menekan impor supaya cadangan devisa tidak semakin tergerus.
"Memang serbarepot kalau kebutuhan impor kita besar. Tetapi perlu dihindari, kebutuhan yang sudah besar itu jangan ditambah dengan impor-impor lagi," kata Munawar.
Pemerintah, imbau Munawar, harus serius meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mendorong industrialisasi. "Iklim industrialisasi kita perlu ditata, jangan terlalu bergantung impor, karena itu melemahkan. Harapannya kita bisa ekspor, meningkatkan devisa, supaya tidak hanya mengandalkan ekspor alam saja. Memang tidak mudah mendorong industrialisasi dan hilirisasinya, tapi kalau tidak serius, ke depan makin berat," kata Munawar.
Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fajar B Hirawan, mengatakan momentum pembenahan atau restrukturisasi ekonomi di tengah pandemi harus menjadi fase percepatan perbaikan ekonomi Indonesia dengan melihat aspek yang kurang responsif menangani kontraksi ekonomi. Reformasi struktural harus dipercepat dan dituntaskan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
"Kemudahan akses pembiayaan bagi sektor riil dan pemerataan infrastruktur digital perlu menjadi fokus utama, khususnya di tengah dan pascapandemi," kata Fajar.
Selain itu, reformasi birokrasi harus segera direalisasikan karena selama ini koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanganan dampak ekonomi Covid-19 terlihat sangat lemah.
Ekonom Centre of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan untuk keluar dari jebakan itu, pertumbuhan ekonomi harus berada di atas lima persen yang berkaitan dengan kemampuan pertumbuhan menyerap angkatan kerja.
Untuk mencapai pertumbuhan 7-8 persen, tambahnya, perlu upaya mencari sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, terutama industri manufaktur. SB/uyo/E-9
