Menparekraf Sandiaga Uno menawarkan pembuatan kereta gantung demi mengatasi kemacetan yang selalu terjadi di kawasan puncak saat libur panjang atau akhir pekan.
BOGOR - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan kemacetan lalu lintas di jalur Puncak Bogor yang telah terjadi berulang-ulang seperti pada 27-28 Februari 2022 harus punya solusi permanen.
Karena itu ia menawarkan pembuatan kereta gantung (cable car) sebagai salah satu opsi transportasi menuju Puncak demi menyelesaikan kemacetan di kawasan tersebut.
"(Selain) ramah lingkungan, (cable car) juga memiliki sensasi yang berbeda karena di destinasi-destinasi pegunungan di luar negeri juga ada cable car, malah dengan trem yang besar," kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam jumpa pers mingguan, Jakarta, Selasa kemarin.
Sebelum berlibur ke Puncak, lanjutnya, ia mengimbau agar wisatawan mempersiapkan kendaraan agar tidak mogok sehingga memperparah kemacetan arus lalu lintas. Selain itu, Menparekraf Sandiaga Uno juga mengingatkan pengendara mematuhi peraturan lalu lintas dan mencari alternatif wisata lainnya.
Adapun destinasi wisata alternatif yang ditawarkan antara lain berbagai desa wisata di sekitar Jabodetabek, Kebun Raya Bogor di Jawa Barat, Pulau Seribu di Jakarta, serta Tanjung Lesung dan Kampung Agrinex di Banten.
Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Rizki Handayani Mustafa mengusulkan pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan wisatawan yang hendak berlibur ke Puncak, Bogor, sebagai upaya mengatasi kemacetan lalu lintas.
Aplikasi itu akan mengatur pembatasan wisatawan melalui pengaturan jam, sehingga ketika melebihi carrying capacity (daya dukung lingkungan), maka pendaftaran wisatawan harus disetop.
Poros Timur Tengah
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku tak bosan untuk terus mengusulkan pembangunan Jalur Puncak II kepada pemerintah pusat demi mengatasi kemacetan di Jalan Raya Puncak setiap kali liburan panjang.
"Harus ada solusi untuk memecah kemacetan di Puncak. Kan Puncak II lokasi sudah ada, tanahnya juga sudah ada. Kita juga sudah ajukan ke pemerintah pusat," ungkapnya di Sukaraja, kemarin.
Usulan tersebut bukan baru kali ini ia sampaikan. Pembangunan jalan yang biasa disebut Poros Timur Tengah (PTT) itu bahkan sudah dibahas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), namun selalu batal untuk dianggarkan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak memiliki cukup anggaran yang diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah untuk membangun Jalur Puncak II sepanjang 33 kilometer mulai dari Sentul hingga Cianjur.
Ade Yasin menyebutkan, selain memecah kemacetan di Jalan Raya Puncak, Jalur Puncak II dianggap memiliki peran vital dalam meningkatkan infrastruktur jaringan jalan regional di wilayah Jawa Barat dan akan menghubungkan wilayah di kabupaten/kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.
"Berdasarkan hasil kajian kami, pembangunan jalur puncak 2 akan menciptakan efisiensi jarak tempuh sekitar 16 persen dan menurunkan tingkat kemacetan di kawasan puncak sebesar 50 persen," kata Ade Yasin.
Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan kemacetan parah terjadi di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, pada Minggu (27/2). Menurutnya, kemacetan tersebut disebabkan 10 kendaraan yang mogok.
