Ponorogo - Perkuat integritas, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menegaskan proses seleksi jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 281 desa di daerahnya harus berlangsung jujur, adil dan transparan (jurdil).

"Saya tegaskan proses seleksi ini jangan dibuat mainan, apalagi sampai ada (proses) lobi-lobi dan pakai duit," kata Bupati Sugiri di Ponorogo, Jawa Timur, Minggu.

Setelah mengumpulkan seluruh kepala desa di Ponorogo, ia berharap pejabat BPD yang terpilih ke depan memiliki kualitas unggul, sehingga bisa berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan desa.

Karenanya, proses seleksi pengisian jabatan BPD dilakukan sesuai dengan regulasi, tentu nantinya akan berdampak baik untuk pondasi demokrasi.

Oleh sebab itu, ia berharap untuk proses seleksi jabatan BPD benar benar diawasi.

"Kalau awalnya baik, tentu nantinya dalam perjalanan serta hasilnya juga akan baik pula," katanya.

Penegasan ini berulang kali disampaikan Sugiri, karena ia mengaku sadar betul bahwa proses pengisian jabatan yang diprediksi selesai akhir tahun ini tidak luput dari potensi kecurangan.

"Saya minta dan saya ingatkan sekali lagi. Pengisian jabatan BPD ini harus bisa dilakukan secara fair dan terbuka. Agar ke depan kita mendapatkan anggota BPD yang berkualitas," katanya.

Senada, Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Eka Rekno Setyani menyatakan bahwa pengisian jabatan BPD ini bakal dilakukan secara serentak. Oleh sebab itu, ia pun mengingatkan agar proses seleksi dilakukan secara jurdil dan transparan.

"Jangan sampai muncul persoalan di kemudian hari, seperti pelaksanaan penjaringan perangkat desa yang sekarang berjalan. Intinya harus fair dan bersih, serta harus benar benar diawasi," tegasnya.

Eka juga berharap kaum milenial juga bisa ikut berpartisipasi dalam penjaringan jabatan 'legislatif desa' itu, sehingga jika mereka terpilih maka bisa turut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

"Biar nanti berperan dalam pembangunan desanya. Kita juga mendorong agar ada kenaikan tunjangan untuk BPD dari sebelumnya," ujarnya.

Baca Juga: