JAKARTA - Hilirisasi perikanan perlu diperkuat dengan investasi. Saat ini, sektor perikanan Indonesia masih didominasi oleh perikanan tradisional hingga sekitar 80 persen.
Padahal, hilirisasi perikanan sangat bertumpu pada kekuatan industri.
"Kalau kita bicara industri dengan skala usaha tradisional sebesar 80 persen, menurut saya itu akan sulit. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong kekuatan investasi, tidak harus investasi asing, tapi memperkuat investasi nasional dengan basis kekuatan ekonomi lokal, ini bisa menjadi kekuatan industri perikanan," kata Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Ikram Malan Sangadji dalam diskusi Iskindo Innovation and Policy Forum di Jakarta, Senin (20/2).
Ikram yang juga Pj Bupati Halmahera Tengah itu mengingatkan kebijakan hilirisasi sebaiknya disesuaikan dan diarahkan dengan basis wilayah pengelolaan perikanan (WPP).
WPP Negara Republik Indonesia (NRI) digunakan sebagai satuan untuk pengelolaan perikanan secara luas yang mencerminkan karakteristik wilayah dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Fungsinya antara lain untuk pendugaan potensi, konservasi, pengendalian, dan pengawasan.
WPP NRI disusun mengikuti karakteristik, keragaman sumber daya ikan, kaidah toponim laut, kondisi morfologi dasar laut, dan batas maritim Indonesia. "Dengan basis WPP saya kira bisa memperkuat industri-industri nasional, dengan kekuatan industri maka hilirisasi itu dapat tercapai nilai ekonomi, sosialnya," katanya.
Industri hilir perikanan itu antara lain pengolahan ikan, distribusi produk perikanan, serta usaha-usaha lain untuk yang akan menyokong produktivitas perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki lima program ekonomi biru meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, pengembangan budi daya perikanan ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor (udang, kepiting, rumput laut, lobster), pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut serta penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Kebijakan ekonomi biru diharapkan akan mampu memacu tumbuhnya industri hilirisasi sektor perikanan di Indonesia, begitu pula mendorong hilirisasi subsektor perikanan budi daya di Indonesia.
Ketersedian Pangan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan aliran masuk investasi pada 2024 mencapai 1.650 triliun rupiah.
"Target investasi tahun depan 1.650 triliun rupiaj, kemudian tahun depan kita harus siapkan juga ketersediaan pangan terutama 2024 diperkirakan berubah dari fenomena El Nino ke La Nina," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
