Satu tahun sudah berlalu, Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bekerja. Banyak capaian kinerja yang telah ditorehkan. Salah satunya di bidang reformasi birokrasi, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai lokomotifnya.
Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.
Satu tahun kabinet telah bekerja, apa saja capaian kinerja dari Kemenpan RB yang Anda pimpin?
Selama satu tahun bekerja, fokus kami adalah mewujudkan kelembagaan birokrasi yang lincah dan adaptif. Untuk mewujudkan, berbagai langkah telah dilakukan, antara lain melalui pengurangan jenjang jabatan menjadi dua tingkatan eselon. Kemudian, mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang lebih menghargai kompetensi dan keahlian, serta mempercepat pengambilan keputusan dan pelayanan publik.
Langkah lainnya, melalui penyederhanaan struktur organisasi menjadi dua jenjang jabatan eselon pada 73 kementerian atau lembaga. Sedangkan 14 kementerian atau lembaga masih dalam proses penyederhanaan. Sementara untuk pemda diberi kesempatan sampai dengan akhir Juni 2021, terutama bagi pemda yang melaksanakan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 yang lalu.
Untuk penyederhanaan jabatan struktural ini, capaian konkretnya sejauh mana?
Untuk penyederhanaan struktur ini telah dilakukan pengalihan sebanyak 38.398 pemangku jabatan struktural ke jabatan fungsional. Selain itu telah ditetapkan 237 jabatan fungsional, di mana sebanyak 127 jabatan fungsional baru. Capaiannya lainnya, sejalan dengan perampingan birokrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju, dari 34 kementerian, sebanyak 19 kementerian telah dilakukan penataan, 15 kementerian lainnya dalam proses.
Di era Presiden Jokowi, juga dilakukan pembubaran lembaga nonstruktural. Sudah berapa banyak lembaga nonstruktural yang telah dibubarkan dalam setahun ini?
Pada tahun 2020 juga dilakukan pembubaran 14 lembaga nonstruktural. Pembubaran ini untuk menghindari tumpang tindih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga.
Capaian lainnya?
Capaian lainnya, dalam hal penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk memantapkan penerapan SPBE telah ditetapkan tiga aplikasi umum berbagi pakai. Kemudian juga perbaikan peringkat e-Government Indonesia berdasarkan UN Government Survey 2020. Dan penyusunan Rencana Strategis SPBE termasuk dukungan implementasi big data, artificial intelligence, dan internet of thing.
Capaian di bidang seleksi CPNS bagaimana?
Ya, untuk membangun ASN yang profesional, kami telah melaksanakan, pertama, seleksi Calon ASN Tahun 2019 di mana telah direkrut 138.782 orang CPNS dari 4,19 juta pendaftar untuk pengangkatan tahun 2020. Seleksi dilakukan melalui proses yang transparan dan bebas KKN didukung teknologi yaitu Computer Assisted Test (CAT). Kedua, kami juga telah dilakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga guru dan tenaga kependidikan, dosen, tenaga medis, dan penyuluh pertanian sebanyak 51.293 orang. Bersamaan dengan itu telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. n agus supriyatna/P-4