LABUAN BAJO - Tidak ada kemajuan signifikan yang dilakukan junta militer dalam mengimplementasikan rencana perdamaian Myanmar yang disepakati dengan ASEAN dua tahun lalu. Blok tersebut harus bersatu dalam memutuskan bagaimana mengatasi krisis, kata Presiden RI Joko Widodo, Kamis (11/5).
Jokowi, yang merupakan ketua ASEAN tahun ini, berbicara di hari kedua pertemuan para pemimpin ASEAN di Labuan Bajo di mana konsesus lima poin atau 5PC, demikian sebutan rencana perdamaian Myanmar, menjadi sorotan.
"Saya harus bicara terus terang. Soal penerapan 5PC, belum ada kemajuan yang signifikan," ujarnya."Oleh karena itu, persatuan ASEAN diperlukan untuk memutuskan langkah selanjutnya."
Jokowi meminta kelompok beranggotakan 10 orang itu, di mana Myanmar adalah anggotanya, memetakan jalan ke depan untuk mengurangi kekerasan yang meningkat di Myanmar sejak tentara menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 2021.
Kudeta tersebut memicu protes luas yang ditumpas oleh militer.Tentara sejak itu memerangi pemberontak etnis minoritas yang mencari penentuan nasib sendiri dan bersekutu dengan pejuang pro-demokrasi.
Sebagai ketua ASEAN, Indonesia telah berbicara dengan semua pihak dalam beberapa bulan terakhir dalam upaya mewujudkan pembicaraan.
ASEAN bulan lalu mengutuk junta militer atas serangan udara terbaru dan paling mematikan yang menewaskan sedikitnya 100 orang.Junta mengatakan sedang memerangi "teroris".
ASEAN melarang pemimpin junta Myanmar untuk menghadiri pertemuan di Labuan Bajo karena kegagalannya mengimplementasikan rencana tersebut, yang disetujui oleh jenderal tertinggi pada April 2021 dalam sebuah pertemuan di Jakarta.
Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengatakan kepada Reuters di sela-sela KTT bahwa rencana tersebut, yang melibatkan penghentian kekerasan, akses kemanusiaan dan dialog di antara semua pihak, akan tetap menjadi dasar untuk terlibat dengan junta.
"Dari pihak ASEAN, ada keinginan kuat untuk membantu Myanmar, tapi itu tidak mudah," ujarny. "Roma tidak dibangun dalam semalam," tambahnya.
"Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa kekerasan dihilangkan. Itulah intinya."
Di tengah laporan tentang ketidaksepakatan dalam ASEAN tentang bagaimana menangani krisis Myanmar, Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir, mengatakan blok itu serius tentang masalah ini "tetapi harus bersatu".
"Semua orang ingin menemukan solusi damai, dan langgeng," katanya.
Para pemimpin ASEAN juga berjanji untuk bekerja sama dalam memerangi perdagangan manusia, melindungi pekerja migran, dan mendukung industri kendaraan listrik.
