JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) diminta menuntaskan vaksinasi Covid-19 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Hal ini untuk mengakselerasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam Rapat Koordinasi virtual, Kamis (16/9).
"Kami harap percepatan penuntasan vaksinasi PTKuntuk mendorong mengembalikan anak ke sekolah secara terbatas," ujar Mendikbudristek. Jika sekolah berada di wilayah PPKM level 1 sampai 3, PTM terbatas dapat dilaksanakan.
Nadiem menekankan, vaksinasi bukan syarat pelaksanaan PTM terbatas. Tapi, jika PTK di suatu sekolah sudah tuntas divaksinasi, sekolah wajib memberi opsi PTM terbatas. Orang tua tetap berhak menjadi penentu pembelajaran terbaik anak.
Dia menyebut, baru 40 persen satuan pendidikan daerah dengan PPKM level 1-3 yang telah menyelenggarakan PTM terbatas. Padahal, ada 95 persen satuan pendidikan yang sebenarnya bisa menjalankan PTM terbatas."Kendala terbesar pelaksanaan PTM terbatas, belum ada izin pemda," imbuhnya.
Learning Loss
Lebih jauh, Nadiem mengatakan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) berkepanjangan dapat mengakibatkan learning loss atau penurunan capaian pembelajaran secara permanen. Ini bisa menyebabkan anak-anak tidak bisa mengejar ketertinggalan.
Dampak tersebut antara lain dilihat dari aspek putus sekolah dan penurunan capaian pembelajaran. Belum lagi, risiko kesehatan mental serta psikis anak-anak."Kami mohon kepada daerah untuk menyelamatkan anak-anak jangan mengalami learning loss. Generasi ini akan sangat sulit mengejar ketertinggalan," tandasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden telah memerintahkan percepatan vaksinasi untuk PTK agar PTM terbatas segera dimulai. Tapi, dari target sekitar 5,5 juta jiwa guru dan tenaga kependidikan, baru Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta yang vaksinasinya mencapai lebih dari 90 persen. Sedangkan, provinsi lain jauh berada di bawah.
"Saya minta tolong dinas kesehatan agar guru dan lansia menjadi prioritas vaksinasi Covid-19. Kepala Dinas Pendidikan bisa juga mengejar Kepala Dinas Kesehatan agar bisa mengakselerasi suntikan untuk 3,5 juta tenaga pendidik," katanya.
