JAKARTA - Perbankan nasional didorong untuk meningkatkan pendanaan ke proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT). Hal itu untuk mendukung terwujudnya emisi nol karbon pada 2050 mendatang.
Peneliti ekonomi lingkungan dan pendiri Think Policy, Andhyta Firselly Utami, mengatakan perbankan memiliki peran dalam mendukung proyek-proyek yang berfokus pada energi terbarukan, efisiensi energi, dan tata kelola perusahaan yang baik," kata Andhyta di Jakarta, baru-baru ini.
RI saat ini sedang bergerak menuju pembiayaan berkelanjutan dengan berbagai inisiatif dari pemerintah dan perusahaan swasta. Beberapa bank telah mengadopsi praktik keuangan berkelanjutan, termasuk penerbitan obligasi hijau atau green bonds untuk mendukung proyek berkelanjutan.
Dalam upaya mencapai pembiayaan berkelanjutan, perbankan memegang peran sentral. Perbankan tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kendati demikian, lanjut Andhyta, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan pembiayaan berkelanjutan dalam skala yang lebih besar.
Salah satu tantangan utama adalah perluasan praktik keuangan berkelanjutan di luar proyek-proyek besar dan berdampak langsung seperti energi terbarukan. Selain itu, meningkatkan inklusi keuangan berkelanjutan juga menjadi tantangan yang masih dihadapi, terutama di pedesaan.
Lebih lanjut dikatakan, perubahan iklim adalah faktor utama yang mendasari inisiatif keuangan berkelanjutan dan transisi nir-emisi. Dalam laporan World Bank bertajuk "Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal", menyebutkan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global yang berdampak pada pola cuaca yang ekstrem, kenaikan tingkat laut, dan berbagai ancaman bagi masyarakat dan lingkungan.
Menurut Andhyta, semua pihak perlu bekerja sama untuk minimalisir kenaikan suhu global pada 2040 nanti hingga maksimal di bawah 1,5 persen atau lebih rendah lagi. "Tanpa tindakan bersama, planet ini akan terus memanas dan peristiwa cuaca ekstrem yang saat ini kadang-kadang terjadi dapat menjadi iklim normal yang baru," katanya.
Progresnya Lambat
Pengamat EBT dari Universitas Janabadra Yogyakarta, Moch Syamsiro, mengatakan pendanaan perbankan adalah hal yang krusial dan mendesak mengingat banyak proyek-proyek EBT yang progresnya sangat lambat.
"Maka perlu pendanaan perbankan yang masif untuk mempercepat eksekusi rencana proyek EBT. Namun, tentunya didukung dengan kebijakan pemerintah yang turut membantu mendorong realisasi EBT, seperti insentif, perpajakan, dan lain-lain sehingga investor semakin berminat menggarap EBT di Indonesia," papar Syamsiro.
Sementara itu, pengamat energi dari UGM Yogyakarta, Fahmi Radhi, mengatakan perlunya pengembangan green financing yang memberikan bunga lebih rendah untuk pembiayaan proyek berbasis EBT. "Untuk mengembangkan skema green financing perlu kerja sama dengan pemerintah, BI, dan lembaga penjamin," kata Fahmi.