JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong berbagai perbankan untuk juga mulai memprioritaskan pembiayaan perikanan dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
"OJK mendukung di bidang pembiayaannya di mana kita mendorong agar bank-bank atau industri keuangan lainnya juga mulai memprioritaskan pembiayaan di sektor perikanan dengan berbagai kebijakan, dan arahan yang terukur dengan tetap memperhatikan kehati-hatian," kata Direktur Pengaturan Bank Umum OJK Eddy Mandindo Harahap dalam rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (4/2).
Dia mengungkapkan total aset perbankan Indonesia sangat besar, baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank-bank ini dinilai berperan untuk membantu usaha masyarakat.
Dana yang disimpan di bank dalam bentuk tabungan dan deposito, lanjutnya, dapat disalurkan kepada masyarakat dan perusahaan yang memang membutuhkan dana atau kredit, termasuk untuk membantu akselerasi program pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan. Bank sendiri, ujar dia, menyediakan berbagai macam kredit, di antaranya kredit produktif, investasi, dan konsumtif.
Menurut Eddy Mandindo Harahap, kredit produktif dapat dimanfaatkan nelayan sebagai modal kerja misalnya untuk membeli bahan bakar, pakan ikan, maupun sembako awak kapal perikanan yang sifatnya modal kerja jangka pendek sebagai pembiayaan operasional. Berdasarkan data OJK, Desember 2016 total kredit yang diberikan perbankan untuk sektor maritim mencapai 95,398 miliar rupiah.
Pada 2017 meningkat menjadi 101,996 miliar rupiah, dan pada 2018 kembali meningkat menjadi 105,892 miliar rupiah. Namun, Non Performing Loan (NPL) atau potensi kredit macet menunjukkan penurunan setiap tahunnya. NPL 2016 tercatat 5,28 persen, dan turun menjadi 3,97 persen di 2017, dan kembali turun menjadi 2,79 persen di tahun 2018.
Ant/E-10