Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai perbaikan kondisi perekonomian nasional sangat mendukung penerimaan pajak pada 2018 yang hampir mencapai target dalam APBN sebesar 1.424 triliun rupiah.
Peneliti DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji dalam pemaparan di Jakarta, Kamis (13/12), menyatakan kondisi ekonomi telah mempengaruhi peningkatan pendapatan dari sektor manufaktur, pertambangan dan perdagangan besar. "Elastisitas pertumbuhan sektoral terhadap pertumbuhan penerimaan sektoral cenderung baik dengan tax gap rendah," ujarnya.
Bawono menambahkan kondisi lain yang mendukung membaiknya penerimaan pajak adalah kestabilan sistem pajak dan keberpihakan pemerintah pada Wajib Pajak.
"Situasi yang stabil, tidak terlalu agresif, dan predictable membuat dunia usaha relatif mampu mengelola bisnis lebih baik," ujarnya. Menurut dia, pemerintah membuat lingkungan pajak menjadi lebih baik meski tidak mengubah peraturan perundang- undangan secara drastis.
"Shortfall" Kecil
Situasi penerimaan pajak yang tumbuh tinggi juga membuat pemerintah tidak mengajukan pembahasan APBNPerubahan pada 2018, karena tidak ada shortfall penerimaan pajak yang terlalu jauh.
Dengan kondisi ini, DDTC memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun berada pada kisaran 1.291,7 -1.322,5 triliun rupiah atau sekitar 90,71- 92,87 persen dari target. Pertumbuhan nominal penerimaan pajak antara 12,2 persen hingga 14,9 persen itu akan berhasil memperbaiki kinerja elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi (tax buoyancy) 2018 hampir dua kali lipat.
"Korelasi tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan tax ratio pada 2018 dan tahuntahun selanjutnya," ujar Bawono. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir November 2018 mencapai 1.136,6 triliun rupiah atau 79,8 persen dari target. Realisasi penerimaan pajak ini tumbuh 15,3 persen dari periode sama2017 atau tumbuh dari rerata lima persen pada 2015-2017.
Ant/E-10