JAKARTA - Pemerintah mulai membahas perancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pembahasan tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran pimpinan eselon I Kementerian Keuangan.
"Kemarin siang, saya bersama Pak Wamenkeu dan jajaran pimpinan eselon I berdiskusi cukup panjang mengenai topik yang sangat penting, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Selasa (13/2).
Secara khusus, Menkeu meminta agar perancangan APBN kali ini makin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia.
"APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia," ujar Sri Mulyani.
KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan APBN. Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.
Adapun dalam dokumen KEM-PPKF 2024 (Pemutakhiran), proyeksi asumsi makro untuk tahun 2025 ditetapkan pertumbuhan ekonomi 5,5-6,0 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah 14.900-15.300 rupiah per dollar AS. Kemudian, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun 6,3-7,5 persen, harga minyak mentah 70-90 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 606-684 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,06- 1,15 juta barel setara minyak per hari.
Sementara postur makro fiskal pada 2025 ditetapkan pendapatan negara 12,08-12,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,21-15,22 persen PDB, keseimbangan primer 0,07 persen hingga minus 0,40 persen PDB, dan defisit 2,13-2,45 persen PDB.
Semangat Integritas
Di bagian lain, Menkeu mengatakan integritas merupakan mata uang utama dalam pengelolaan keuangan negara. "Integritas juga menjadi the ultimate currency dalam hal pengelolaan keuangan negara," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, Bendahara Negara itu juga mengatakan menjadi seseorang yang berintegritas membutuhkan sebuah proses. Menurutnya, integritas dalam diri seseorang adalah upaya yang dibentuk, bukan dilahirkan.
"Mulai dari kebiasaan, karakter, hingga penanaman nilai-nilai harus terus dipupuk agar siap menghadapi beragam bentuk ujian, di mana kesempatan dan waktunya sangatlah beragam," ujar dia.
Pada akhirnya, lanjut dia, integritas pegawai Kementerian Keuangan yang bagus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dia berpesan kepada jajaran pimpinan Itjen Kemenkeu untuk terus memperkuat ekosistem pengawasan keuangan negara yang makin besar.
