JAKARTA - Peran swasta dalam pendanaan kegiatan penelitian di Indonesia masih sangat rendah. Saat ini, mayoritas pengalokasian dana riset masih berasal dari pemerintah, yaitu melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
"Dari total belanja penelitian di Indonesia, itu 66 persen berasal dari pemerintah, sedangkan peranan swasta hanya 10 persen," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (31/7).
Menurutnya, data tersebut sangat berbeda dengan berbagai negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) karena 70 persen pendanaan riset diberikan oleh pihak swasta.
"Ini menunjukkan adanya perbedaan, dominasi pemerintah atau kurangnya partisipasi swasta pasti ada penyebabnya," ujarnya.
Sri mulyani mengatakan penyebab rendahnya kontribusi pihak swasta adalah kurang menariknya insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sehingga swasta tidak mengoptimalkan kebijakan keringanan pajak yang diberikan.
"Ya, walaupun sudah dimunculkan lebih dari 10 tahun lalu tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Sangat kecil swasta yang menganggap berharga untuk melakukan riset karena bisa dikurangkan dari pajak," katanya.
Dia melanjutkan saat ini pemerintah berupaya mendorong insentif fiskal melalui superdeductable tax untuk perusahaan yang bersedia melakukan suatu riset atau penelitian. Selain itu, perusahaan swasta tersebut juga akan mendapatkan pendidikan serta pelatihan vokasi dengan harapan pihak swasta bisa lebih aktif untuk mendukung pendanaan riset di Indonesia.
"Hal itu dilakukan agar menyeimbangkan kontribusi dan peran dari pendanaan riset karena riset dari swasta biasanya muncul suatu insting wiraswasta atau problem solving yang nyata," katanya.
Alokasi Meningkat
Sri Mulyani menjelaskan, pada 2019, alokasi dana untuk riset mencapai 35,7 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya 33,8 triliun rupiah. Dana tersebut disebar untuk 45 kementerian dan lembaga.
Menurutnya, jumlah itu dirasa masih kurang karena total anggaran untuk pendidikan di Indonesia pada 2019 sebesar 492,5 triliun rupiah. Pendanaan tersebut masuk dalam anggaran pendidikan yang mengambil bagian sebesar 20 persen dari total anggaran APBN.
Di manambahkan sekitar 43,7 persen dari total anggaran dana untuk riset tersebut digunakan untuk penelitian, sedangkan 56,3 persen sisanya untuk belanja operasional, jasa IPTEK, belanja modal, serta pendidikan dan pelatihan.
"Alokasi yang dipakai benar untuk penelitian saja lebih kecil dari aktivitas pendukung, itu harus diteliti dan dikaji apa ada yang salah," katanya.Ant/E-10