JAKARTA - Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional hingga triwulan III 2020 atau akhir September 2020 mencapai 318,5 triliun rupiah atau 45,8 persen dari total anggaran 695,2 triliun rupiah. Realisasi anggaran dari beberapa program, seperti perlindungan sosial, UMKM, dan penanganan kesehatan itu, diharapkan dapat mengurangi dampak sosial dan tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Secara total sudah 318,5 triliun rupiah yang kita salurkan sejak Satgas ini didirikan pada 20 Juli 2020 dari total target 695,2 triliun rupiah, dan kita berdoa penyaluran di triwulan III ini memberikan kontribusi yang cukup baik," ujar Ketua Satuan Tugas Pemulihan Dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers daring di Jakarta, Rabu (7/10).
Total anggaran yang disediakan sebesar 695,2 triliun rupiah itu dialokasikan ke enam program. Di antara enam program itu, empat di antaranya merupakan program khusus klaster PEN.
Realisasi anggaran di enam program itu, yakni untuk program kesehatan tersalurkan 21,9 triliun rupiah atau 25 persen dari total pagu anggaran, untuk program perlindungan sosial tersalurkan 157,03 triliun rupiah atau 77,01 persen dari total pagu anggaran.
Kemudian, anggaran program sektoral Kementerian/ Lembaga dan Pemda terealisasi 26,61 triliun rupiah atau 25,08 persen dari total pagu anggaran, untuk insentif usaha 28,07 triliun rupiah atau 23,27 persen dari total pagu anggaran, untuk UMKM sebesar 84,85 triliun rupiah atau 68,72 persen dari total pagu anggaran, dan untuk program pembiayaan korporasi belum terealisasi atau nol persen.
"Peningkatan paling tinggi di perlindungan sosial dan UMKM. Kita harapkan di akhir 2020, seluruh dana bisa kita salurkan," ujar Wakil Menteri I BUMN itu.
Realokasi Dana
Sebelumnya, ekonom Aviliani mendorong pemerintah melakukan realokasi dana program PEN dari sisi penawaran diarahkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat atau sisi permintaan. "Sampai akhir tahun ini perlu ada pengalihan dari supply side (penawaran) kepada demand side (permintaan) karena ada kebijakan supply side yang belum dibutuhkan," katanya, beberapa waktu lalu.
Misalnya, lanjut dia, alokasi anggaran untuk penjaminan kredit sampai Rp1 triliun yang dinilai belum banyak diserap karena kondisi pandemi Covid-19. Dia menilai alokasi untuk penjaminan kredit baru banyak dibutuhkan pada pertengahan 2021.
Aviliani menjelaskan pengalihan dana itu bisa tujukan kepada pekerja informal dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah. "Di sektor formal ini banyak sekali tapi belum terdeteksi dari sisi data," imbuhnya.
Adapun data yang bisa dijadikan acuan, lanjut dia, salah satunya data perdesaan karena pemerintah menyalurkan dana desa. Selain alokasi untuk penjaminan, dia juga menjelaskan alokasi anggaran untuk pajak impor.
mad/Ant/E-10
