JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2021 tercatat defisit 63,6 triliun rupiah atau mencapai 0,36 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut membuat utang pemerintah bertambah untuk menutupinya.
Angka tersebut merupakan 6,3 persen dari target defisit yang ditetapkan dalam APBN, yakni 1.006,4 triliun rupiah atau sekitar 5,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). "Ini kalau dibandingkan tahun lalu 61,8 triliun rupiah itu terjadi kenaikan 2,8 persen, tapi kita lihat defisit dari GDP 0,36 persen ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang 0,4 persen dari PDB," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa (23/3).
Menkeu mengungkapkan defisit tersebut terjadi karena realisasi penerimaan negara yang pada Januari sebesar 219,2 triliun rupiah lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai 282,7 triliun rupiah. Dia menjelaskan pendapatan negara sebesar 219,2 triliun rupiah yang merupakan 12,6 persen dari target APBN 1.743,6 triliun rupiah itu mampu tumbuh 0,7 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2020 yaitu 217,6 triliun rupiah.
Pertumbuhan pada pendapatan negara ditunjang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 1,7 persen (yoy) dibandingkan Februari tahun lalu 178,6 triliun rupiah serta lebih baik dibandingkan Januari 2021 yang terkontraksi 15,3 persen.
Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak 146,1 triliun rupiah, serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi 35,6 triliun rupiah.
Belanja Negara
Di sisi lain, belanja negara mencapai 282,7 triliun rupiah dengan rincian pengeluaran pemerintah pusat 179,7 triliun rupiah dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 103 triliun rupiah.
Belanja pemerintah pusat meliputi belanja non K/L sebesar 82,7 triliun rupiah dan belanja K/L mencapai 97 triliun rupiah, yang terdiri atas belanja pegawai 29,2 triliun rupiah, belanja barang 18,2 triliun rupiah, belanja modal 22,8 triliun rupiah, serta belanja bantuan sosial 26,8 triliun rupiah. Untuk realisasi TKDD 103 triliun rupiah terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai 99,2 triliun rupiah dan Dana Desa sebesar 3,8 triliun rupiah.
Defisit tersebut menambah beban utang pemerintah di awal tahun ini. Sebelumnya, posisi utang Indonesia hingga akhir Desember 2020 mencapai 6.074,56 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4.778 triliun rupiah.
