JAKARTA - Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah menolak aturan baru tentang sistem visa umrah (Visa Fasilitating Service/VFS) biometrik (perekaman sidik jari dan wajah) bagi pemohon visa umrah dan haji dari Indonesia yang diresmikan oleh Kedutaan Arab Saudi.
"Kami menolak atas aturan biometrik VFS. Sebab, jemaah yang akan melaksanakan umrah dan haji itu ribuan, walapun VFS menyiapkan beberapa titik di Indonesia," kata Ketua Perhimpunan Asosiasi Travel Umrah dan Haji Khusus (PATUH), Fuad Hasan Masyhur, di Jakarta Selasa (2/10).
Menurut dia, penggunaan sistem biometrik tidak sesederhana apa yang dibayangkan. Apalagi, setiap harinya ada sekitar lima ribuan jemaah yang melakukan pengurusan visa haji dan umrah.
Ketua DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Joko Asmoro, menilai kebijakan tersebut bisa memberatkan calon jemaah umrah asal Indonesia jika ditinjau dari berbagai aspek, termasuk kondisi geografis Indonesia.
"Pengurusan visa secara biometrik itu untuk orang-orang yang tinggal di kota. Itu tidak bisa disamakan dengan kita di Indonesia karena kondisi geografis kita," kata Joko.
Seperti diketahui bahwa terhitung Rabu, 24 Oktober 2018, semua pengajuan visa ke Arab Saudi harus menyertakan rekam biometrik. Nantinya, ada sekitar 34 VFS yang tersebar di beberapa titik di Indonesia. eko/E-3