JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan penyandang disabilitas mendapat akses pendidikan masih sedikit. Berdasarkan data Kemendikburistek per Agustus 2021, jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak.
"Artinya masih sangat sedikit dari yang seharusnya dilayani," ujar Muhadjir, di Jakarta, Selasa (7/6).
Dia memaparkan, berdasarkan data statistik tahun 2021, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3 persen. Jumlahnya berkisar 2.197.833 jiwa dari 66,6 juta jiwa penduduk pada usia tersebut. "Dengan demikian presentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sebesar 12.26 persen," terangnya.
Lebih lanjut, Muhadjir menuturkan, penyelenggaraan layanan Sekolah Inklusif masih menghadapi tantangan. Baik lingkungan maupun sistem penudukung lainnya masih perlu dibenahi dan ditingkaykan.
Dia menekankan, pemerintah baik pusat ataupun daerah harus berkomitmen untuk pembudayaan pendidikan inklusif pada seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya sarana dan prasarana serta proses pembelajaran, tapi juga dukungan penerbitan regulasi untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif.
"Penyandang disabilitas harus mendapatkan hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus," katanya.
Muhadjir menambahkan, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama baik sebagai penyelenggara pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, maupun Peserta Didik. Hal itu telah diatur dalam UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan PP nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
"Bahkan untuk menguatkan regulasi tersebut telah diterbitkan pula Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) sebagai Instrumen Perencanaan dan Penganggaran dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," tandasnya.
