BLT dapat digunakan sebagai modal usaha atau membeli kebutuhan pokok. Pada prinsipnya pemerintah mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
JAKARTA - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng perlu pengawasan masyarakat. Jika ada langkah-langkah di lapangan yang kurang tepat, masyarakat bisa mengakses aplikasi Cek Bansos yang terintegrasi dalam sistem informasi kesejahteraan sosial. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Harry Hikmat, dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (8/4).
"Ada fitur usul sanggah. Jadi, kalau ditemukan BLT minyak goreng kurang tepat, maka bisa disampaikan sanggahan ke dalam aplikasi Cek Bansos itu," ujarnya. Dia menambahkan, masyarakat juga bisa melaporkan jika ada keluarga yang sangat miskin dan layak menerima BLT Minyak Goreng, tapi belum menerima.
Harry menjelaskan, data penerima BLT Minyak Goreng menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data terus diperbarui. Bahkan menggunakan citra satelit untuk memastikan ketepatan data penerima bantuan. Dengan begitu, bansos yang diterima keluarga miskin bisa tepat sasaran, termasuk BLT Minyak Goreng yang juga menggunakan data tersebut.
Lebih jauh, Harry menekankan, BLT Minyak Goreng harus bermanfaat penggunaannya seperti pesan Presiden Joko Widodo. BLT dapat digunakan sebagai modal usaha atau membeli kebutuhan pokok. Dia menyatakan, pada prinsipnya pemerintah mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
Menurutnya, BLT Minyak Goreng menjadi salah satu solusi di saat harga-harga kebutuhan pokok meningkat. "Ini salah satu solusi agar masyarakat tetap bisa melanjutkan usaha, tanpa terbebani kenaikan harga-harga atau peningkatan minyak goreng," katanya.
Dia menuturkan, penyaluran BLT Minyak Goreng mekanismenya secara tunai langsung kepada penerima. Secara keseluruhan ada 20,65 juta penerima dan disalurkan menggunakan jasa PT Pos.
Adapun jumlah bantuannya sebesar 100.000 rupiah per bulan selama 3 bulan (April, Mei, dan Juni). Penyalurannya sekaligus 300.000 rupiah untuk setiap penerima.
"Kemensos siap untuk menyalurkan BLT Minyak Goreng dan diintegrasikan dengan program sembako atau BPNT dan PKH," tandasnya. Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono, meyakini data Kemensos soal penerima BLT minyak goreng sudah divalidasi keakuratannya.
Dia usul, Kemensos juga perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri untuk mengawasi penyaluran BLT. "Semakin banyak yang mengawasi, maka tambah kecil peluang penyelewengannya. Rumah penerima BLT pun perlu ditempel stiker," ucapnya.
