Komitmen pemerataan pembangunan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dengan klaim penurunan desa tertinggal harusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan.
JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan data hasil pemerataan pembangunan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin harus komprehensif.
Trubus mencontohkan, ketika pemerintah mengklaim desa tertinggal menurun dari sekitar 17 ribu menjadi 6 ribuan, hal tersebut bisa saja terjadi. Tolok ukurnya adalah dari program dana desa yang digelontorkan untuk pembangunan di desa.
"Kalau pemerintah menyampaikan itu ya kelihatannya memang ada kemajuan. Terjadi penurunan dari desa tertinggal itu. Selama ini dana desa yang digelontorkan itu cukup besar," ujar Trubus, kepada Koran Jakarta, Jumat (20/10).
Trubus menilai, ketika jumlah desa tertinggal berkurang, seharusnya diikuti dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Menurutnya, hal tersebut tidak terjadi sebab masyarakat desa masih bergantung dengan kehidupan di kota. "Banyak masyarakat di desa itu masih meninggalkan kampung halaman untuk urbanisasi ke kota. Kesejahteraannya tetap datang dari kota," jelasnya.
Dia menambahkan, efektivitas program pemerataan juga harus diperhatikan. Dalam program Dana Desa, kata dia, ajuan program pembangunan masih berada di wilayah infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Trubus menyatakan, jika program dana desa berhasil seharusnya masyarakat desa bisa mandiri secara ekonomi. Menurutnya, dampak program dana desa belum optimal adalah saat ini tengah terjadi krisis pangan seperti beras.
"Uang dana desa yang digelontorkan itu efeknya belum signifikan terhadap warga di kampung untuk meningkatkan perekonomian. Jika optimal, dampak jauhnya tidak kekurangan pangan dan tidak ada impor karena bisa swasembada pangan karena dana desa itu," ucapnya.
Trubus menekankan, penting untuk audit dan evaluasi baik terhadap program maupun pendataan. Jangan sampai secara data menurun, tapi kondisi yang terjadi justru sebaliknya. "Banyak yang perlu diaudit diduga penggunaannya belum optimal. Itu harus dilakukan. Pengawasan, penegakan aturan itu harus ditingkatkan. evaluasi terhadap pembangunan-pembangunan yang di desa itu harus dievaluasi menyeluruh," tandasnya.
Indonesia Sentris
Seperti diketahui, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam empat tahun terakhir telah membawa Indonesia untuk terus tumbuh.
Tak hanya itu, lanjut Moeldoko, pemerintah juga menjalankan komitmen untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, dengan memegang prinsip pembangunan Indonesia-Sentris.
Pembangunan desa juga digenjot agar jumlah desa tertinggal terus menurun. "Penurunannya sangat signifikan, dari 17.626 desa menjadi 6.749 desa," jelasnya.
Terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan selama tiga tahun berturut-turut realisasi investasi di luar Jawa tercatat lebih tinggi dibandingkan di Jawa.
Data Kementerian Investasi/BKPM mencatat sepanjang Januari-September 2023, realisasi investasi di luar Jawa mencapai 545,8 triliun rupiah atau 51,8 persen dari total pada periode tersebut sebesar 1.053,1 triliun rupiah, sementara di Jawa 507,3 triliun rupiah (48,2 persen).
