Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), E. Aminudin Aziz, mengatakan, program peningkatan literasi butuh kesamaan perspektif. Hal tersebut penting mengingat peningkatan literasi ada di berbagai kementerian dan lembaga.
JAKARTA - Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), E. Aminudin Aziz, mengatakan, program peningkatan literasi butuh kesamaan perspektif. Hal tersebut penting mengingat peningkatan literasi ada di berbagai kementerian dan lembaga.
"Kalau misal ini tetap masing-masing pasti akan beda perspektifnya, jadi harus kita satukan," ujar Aminudin, usai membuka Kongres dan Rapat Kerja Forum Widyabasa Indonesia, di Jakarta, Rabu (10/1).
Dia menjelaskan, saat ini setiap lembaga memiliki tafsir masing-masing terhadap literasi. Hal ini butuh sinkronisasi sebab berdampak pada perbedaan dalam beberapa indeks literasi. "Karena perspektif berbeda. Apa yang dinilai berbeda, meski hasilnya sama literasi," jelasnya.
Aminudin mencontohkan, untuk indeks literasi dari Asesmen Nasional, PISA, dan Bank Dunia menunjukkan tingkat literasi Indonesia masih rendah. Sedangkan, untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Perpustakaan Nasional menunjukkan literasi berada di tingkat sedang.
Dia menambahkan, perbedaan tersebut karena perbedaan kriteria penilaian. Untuk Asesmen Nasional melihat hasil belajar siswa, Bank Dunia mengukur literasi masyarakat yang lebih luas, dan IPLM melihat kebiasaan membaca dan pemanfaatan perpustakaan.
"Irisannya harus sama besarnya, jangan sampai satu mengarah ke kanan, satu ke kiri. Saya sebagai Kepala Perpusnas dan Kepala Badan Bahasa punya peluang untuk menyinkronkan ini," katanya.
Peran Widyabasa
Aminudin menyebut, para Widyabasa dapat berperan dalam peningkatan literasi. Widyabasa juga bertugas membina penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, meningkatkan Kemahiran berbahasa, pemajuan sastra lisan yang ada di suatu daerah, kodifikasi bahasa dan sastra, dan bidang lain yang dapat menguatkan jabatan lain dalam suatu instansi.
"Widyabasa itu sangat dimungkinkan juga menjadi bahan bidikan teman-teman yang mengurus literasi di lembaga lain karena jabatan fungsional terbuka," ucapnya.
Dia menekankan, Widyabasa bukanlah jabatan yang datang secara instan sebab mereka yang sudah berkecimpung dalam dunia kebahasaan dan kesastraan. Widyabasa dapat menjadi pelengkap dan penguat peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di setiap instansi, khususnya dalam pendampingan serta penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik dalam tata naskah dinas maupun dalam penggunaan bahasa tulis lainnya.
"Widyabasa kini menjadi salah satu pilihan jabatan fungsional bagi PNS yang akan bekerja, berkiprah, dan berkarier di bidang kebahasaan dan kesastraan," terangnya. ruf
