JAKARTA - Pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan (SMT), dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Samin Tan, KPK juga melakukan pencegahan terhadap Direktur PT Borneo Lumbung Energi, Nenie Afwani, yang masih berstatus sebagai saksi.
"KPK telah mengirimkan surat ke imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang dalam penyidikan perkara dugaan suap dengan tersangka SMT," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (26/3).
Kedua tersangka, kata Febri, dilakukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, terhitung sejak Kamis (14/3).
"Hal ini dilakukan agar ketika tersangka atau saksi dipanggil tidak sedang berada di luar negeri," jelas Febri.
Diketahui, Senin (25/3), Samin Tan tidak hadir pada pemanggilan pertama sebagai tersangka. Febri menyebut ketidakhadiran Samin Tan disebabkan ada pekerjaan lain. Febri mengingatkan agar Samin Tan dapat memenuhi penjadwalan ulang yang akan dilakukan pada Kamis (28/3).
Samin Tan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PLTU Mulut Tambang Riau 1. Diduga Samin Tan memberikan suap kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Republik Indonesia (RI), Eni Maulana Saragih (EMS), terkait dengan pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejumlah lima miliar rupiah.
Diketahui, pada Oktober 2017, Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT AKT. Sebelumnya, diduga PT BLEM yang dimliliki tersangka Samin Tan telah mengakuisisi PT AKT. Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni terkait permasalahan pemutusan PKPZB generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.
Dalam proses penyelesaian tersebut, diduga Eni meminta uang sebesar lima miliar rupiah dalam dua tahap melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR kepada Samin Tan. Diduga uang tersebut digunakan Eni untuk keperluan pilkada suami Eni, Muhammad Al Khadziq, di Kabupaten Temanggung.
Kasus ini bermula pada giat tangkap yang dilakukan KPK, Jumat (13/7) tahun 2018, dalam kasus dugaan pemberian suap yang dilakukan Pemegang Saham Black Natural Resources (BNR) Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK), kepada Eni Saragih. Pemberian uang suap ini terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1 (2x300 megawatt di Provinsi Riau).
Dalam peristiwa tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang sebesar 500 juta rupiah. Dalam proses pengembangan perkara, baru terungkap pelaku lain. n ola/P-4