Kebijakan penghapusan tenaga honorer, khususnya guru, kurang tepat karena hal itu justru akan menyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan guru.
JAKARTA - Sejumlah daerah menolak rencana pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan menghapus tenaga honorer, khususnya guru. Selama pemerintah belum bisa menjamin memenuhi kebutuhan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), maka tenaga kontrak, khususnya guru masih sangat diperlukan.
Penolakan rencana penghapusan guru honorer tersebut di antaranya datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto.
Ganjar Pranowo mengatakan, saat ini jumlah guru PNS yang ada masih kurang sehingga tidak memungkinkan jika tenaga honorer dihapus seluruhnya.
Dia menilai penghapusan tenaga honorer, termasuk guru yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat kurang tepat karena hal itu justru akan menyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di sejumlah instansi yang saat ini justru kekurangan tenaga.
"Saat ini saja banyak instansi yang kekurangan pegawai sehingga tenaga honorer tidak memungkinkan jika dihapus. Untuk guru saja saat ini kurang sehingga jika dipangkas maka bisa tidak ada guru, terus yang mau ngajar siapa," katanya.
Secara terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim bersikukuh akan mempertahankan sekitar 6.326 tenaga honorer yang selama ini telah bekerja di Pemerintah Provinsi Banten.
Gubernur Banten ini justru ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup memadai untuk menggaji para honorer.
"Mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya nggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita 'bunuh'?," tandasnya.
Sebagai Gubernur, kata dia, dirinya tidak akan tinggal diam dan akan membela kepentingan para pegawainya. Terlebih, melihat postur APBD Provinsi Banten yang dialokasikan untuk belanja pegawai masih sangat ideal untuk bisa menggaji para tenaga honorer tersebut.
Sementara itu, PLT Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto dengan tegas menolak rencana penghapusan tenaga honorer. Ia menyebut keberadaan tenaga honorer masih sangat diperlukan di lingkungan Pemprov Kepri guna menunjang sektor pembangunan dan perekonomian daerah. "Kalau tak perlu, tak mungkin kita rekrut mereka," katanya.
Di samping itu, lanjutnya, sebagian besar honorer tersebut merupakan kepala keluarga yang menggantungkan nasibnya di instansi pemerintahan."Dengan alasan kemanusiaan, mereka punya anak dan istri di rumah yang harus dinafkahi," imbuhnya.
Isdianto menyatakan segera menyurati pemerintah pusat agar menunda atau membatalkan penghapusan pegawai honorer, dengan pertimbangan pemerintah harus melihat kepentingan di daerah.
"Kami berharap ada pembedaan dari pusat, dalam arti kata mereka melihat kebutuhan daerah terhadap jasa honorer," sebut Isdianto.
Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf saat berkunjung ke Tanjungpinang, Kepri beberapa waktu lalu mengaku tak bisa berkomentar terkait kebijakan tersebut.
Secara Bertahap
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, di Batang, Jawa Tengah pekan lalu menegaskan pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor usia dan faktor lainnya.
Namun pernyataan tersebut, pada Minggu (26/1) diklarifikasi. Dalam klarifikasi tersbeut,Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak mengurusi perekrutan tenaga honorer di daerah selain ASN.
"Pemerintah pusat bukan mengurusi tenaga honorer daerah. Kewenangan tenaga honorer non-ASN pada kepala daerah sesuai kemampuan keuangan daerah," kata dia, di Jakarta, Minggu (26/1). SM/eko/Ant/E-3
