JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi 700 MHz dan 26 GHz. Kedua spektrum yang sudah menganggur (idle) tersebut dapat digunakan untuk mendukung layanan jaringan pita lebar bergerak (mobilebroadband), khususnya mendorong penetrasi 5G.
CEO Selular Media Network, Uday Rayana mengatakan, penggunaan kedua frekuensi itu, memberi peluang bagi operator untuk memperluas layanan 5G yang selama ini seolah jalan di tempat, sekaligus memonetisasi berbagaiuse caseyang kelak berkembang. Ia mengharapkan ada kejelasan terkait lelang spektrum 700 Mhz dan 26 Ghz hingga mendorong penetrasi 5G di Indonesia.
"Kami ingin mendorong perubahan mekanisme lelang spektrum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operator seluler saat ini. Tentunya, baik dari sisi harga, metode lelang, waktu pembayaran BHP frekuensi, hingga perlunya insentif bagi operator," ujar dia dalam acara Selular Media Network (SBF) bertema Lelang Spektrum 700 Mhz dan 26 Ghz, Upaya Mendorong Penetrasi 5G, di Jakarta Senin (13/11).
Wakil Ketua Umum ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia) Merza Fachys, mengatakan jika operator seluler di Indonesia saat ini serupa dengan tenaga kesehatan saat pandemi Covid-19 lalu. Kondisi tersebut mengacu pada kajian yang Global System for Mobile Communications Association atau GSMA keluarkan.
Ia mengungkapkan, kajian tersebut sudah ATSI laporkan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga Presiden Joko Widodo. Kondisi perusahaan operator seluler saat ini tidak sehat dan sering berkorban seperti nakes pada saat pandemi Covid-19 yang berkorban hingga nyawa untuk menyelamatkan kepentingan bangsa.
"Pertumbuhan operator seluler saat ini tidak sehat denganregulatory chargeyang tinggi yakni sekitar 12 persen. Padahal yang wajarregulatory chargeseharusnya di bawah 10 persen," ungkapnya.
Ia menambahkan di sisi lain, pertumbuhan pendapatan operator seluler juga tidak seperti masa jayanya dahulu. Ia berharap pemerintah memperhatikan hal supaya operator seluler yang menjadi tulang punggung perekonomian digital tidak menjadi korban.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo Denny Setiawan menyebut, Kominfo menyadari permasalahan yang ada dalam operator seluler di Indonesia.
"Pak Menteri (Kominfo) sudah bertemu para CEO sudah berproses untuk menyiapkan sejumlah aturan yang tidak memberatkan siapapun dan tidak menurunkan kualitas layanan seluler maupun internet kita," ujarnya.
"Untuk mencapai 5G, hal yang pertama akan Kominfo lakukan tentu saja dengan melelang spektrum 700 Mhz dan 26 Ghz yang sedang pemerintah godok peraturannya," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot menyebut, ada tiga isu penting dalam lelang spektrum. Pertama yakni harganya harus terjangkau. Kedua idealnya hanya satu pemenang tetapi pemenang wajib lakukan sharing kepada yang lainnya.
"Ketiga adalah pengalaman pengguna yang menyenangkan sehingga semakin semangat menggunakan 5G," ungkapnya.
Sementara itu, Executive Secretary to PIDI 4.0 (Pusat Industri Digital Indonesia) Kementerian Perindustrian Mareta Pratiwi menuturkan, teknologi 5G yang memiliki potensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) manufaktur global 4 persen atau hanya di bawah 740 miliar dollar AS.
"Bisnis potensi 5G ini sudah diprediksi sejak 2019 dan sangat luar biasa, bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini sebenarnya peluang bagi dunia teknologi dan butuh implementasi jaringan teknologi 5G," ungkap Mareta.
