Pemerintah telah mengelontorkan dana desa sebanyak 127 triliun rupiah, namun penurunan angka kemiskinan di desa belum menunjukkan hasil.
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, memastikan penggunaan dana desa selama ini telah tepat sasaran dan sampai ke masyarakat. Dana desa bukan satu-satunya anggaran yang memengaruhi turun dan naiknya angka kemiskinan di Tanah Air.
"Saya kira dana desa bukan satu-satunya program yang akan mempengaruhi pergerakan angka kemiskinan, butuh sinergi yang lebih kuat lagi darisemua Kementerian dan Lembaga," kata Anwar, di Jakarta, Senin (20/11).
Anwar mengatakan hal itu ketika menjawab pertanyaan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tentang "kecurigaan" tidak sampainya dana desa ke masyarakat, yang berdampak pada tidak cepatnya penurunan angka kemiskinan.
Menkeu mengatakan angka kemiskinan Indonesia per Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Menurut Sri, pemerintah harus mulai waspada ketika kemiskinan tidak turun cepat, karena bisa saja itu merupakan indikasi dana-dana yang turun ke masyarakat tidak betul-betul dirasakan masyarakat.
Seperti diketahui, pemerintah telah menurunkan tidak sedikit dana ke daerah untuk menunjang kesejahteraan masyatakat. Dana desa, misalnya, total anggaran yang digelontorkan untuk 2017 saja mencapai 60 triliun rupiah.
Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar 70 triliun. Lalu, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk enam juta warga, senilai 11,4 triliun rupiah, dan Rastra senilai 17 triliun rupiah, semua dana langsung untuk masyarakat. Dengan dana yang begitu besar, kata Menkeu, seharusnya penurunan angka kemiskinan bisa turun menjadi 9 persen.
Anwar menjelaskan capaian dana desa yang dalam tahun-tahun pertama ini difokuskan untuk infrastruktur tidak bisa dipandang sebelah mata.
Ia menyebutkan dana desa telah berhasil membangun 66.884 kilometer jalan desa, 37.68 unit MCK desa, 38.184 penahan tanah dan ribuan infratruktur lain di desa. "Capaian lainnya juga banyak, bukankah itu prestasi dan capaian yang dapat diukur dari dana desa? Intinya, penurunan kemiskinan memang tidak bisa bertumpu hanya pada satu program saja, semua harus optimal dilaksanakan," tegas Anwar.
Dari dana desa selama ini, kata Anwar, juga berhasil membuka 1,8 juta lapangan pekerjaan di bidang infrastruktur. Selain itu juga ada 180 ribu lapangan pekerjaan yang sifatnya lebih jangka panjang seperti di BUMDes.
"Kami optimistis di tahun-tahun berikutnya pembangunan ekonomi dapat lebih cepat, dengan sudah meratanya geliat pembangunan infrastruktur di desa-desa," ujarnya.
127 Triliun Rupiah
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, tiga tahun lalu pemerintah menggelontorkan anggaran untuk dana desa sebesar 20 triliun rupiah, tahun kedua 47 triliun rupiah, tahun ketiga (2017) sebanyak 60 triliun rupiah, sehingga totalnya sudah mencapai 127 triliun rupiah dana desa yang digelontorkan ke desa, ke daerah.
Dana Desa yang mencapai ratusan triliun rupiah dana tersebut, pertama diarahkan untuk pembangunan infrakstruktur kecil di desa agar produk-produk pertanian di kampung bisa dibawa dengan cepat dan menopang ekonomi di desa. Kedua, dengan dana desa perputaran uang di bawah bisa lebih baik.
Tapi, lanjut Presiden, kondisi di lapangan menuntut hal yang berbeda sehingga uang yang masuk ke desa tidak terdistribusi ke rakyat sehingga tahun depan kita akan mulai membangun padat karya cash artinya dana desa di Kementerian PU (Pekerjaan Umum), Kementerian Perhubungan, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), akan disiapkan skema-skema padat karya cash. "Dengan skema ini rakyat bisa bekerja di sana dibayar harian atau maksimal mingguan dan peredaran uang makin merata dan cash untuk rakyat makin banyak," jelas Presiden. cit/E-3
