JAKARTA-Pemerintah terus mendorong pengembangan sawit rakyat. Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS), Sunari menyebut sejak tahun 2016 hingga Juni tahun 2022 BDPKS telah menyalurkan tujuh trilliun rupiah untuk program replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR).
"Itu melibatkan 112 -113 ribu pekebun dengan luas areal sekitar 255.999 hektar lahan," ucapnya dalam diskusi virtual terkait program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Jakarta, Kamis (10/11).
Program PSR kata dia merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong perekomian petani sawit. Program PSR ini terangnya merupakan upaya pemerintah untuk membantu petani swadaya memperbaharui perkebunan sawitnya dengan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan produktivitas yang tinggi. Ini merukan upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan industri sawit dalam negeri.
Dari total luas lahan sawit kita itu 16,38 juta hektar. Dari situ 41 persen share-nya atau 6,94 juta hekta milik petani swadaya. Itu tersebar di sejumlah pulau yakni, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan sedikit di Jawa.
Adapun potensi peremajaan sawit rakyat ada 2,78 juta hektar yang mana di dalamnya untuk petani plasma dan swadaya seluas 2,27 juta hektar.
Kepada Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi menegaskan industri perkebunan sangat konsen membangun kemitraan, bahkan sudah ada perusahaan yang memiliki menajemen khusus terkait kemitraan ini, apalagi ini terkait dengan pengelolaan sawit berkelanjutan.
"Tentu kita tidak ingin agar yang diuntungkan hanya perusahaan tetapi juga masyarakat di sekitar. Kita tidak mungkin meninggalkan masyarakat di sekitar. Salah satu konsen kita ke depan ialah bagaiamaa penguatan kelembagaan petani sawit itu," tegas Tofan.
Tofan menegaskan program PSR yang telah dikebut pemerintah merupakan pintu awal untuk memperkuat pengembangan sawit rakyat ini.
Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mensuetus Darto berharap agar kerja sama atau antara industri perkebunan dengan petani sawit rakyat itu saling menguntungkam tidak hanya industri yang diuntungkan.
"Misalnya, apakah sebagian saham industi perkebunan ini sebagiannya dimiliki juga oleh koperasi koperasi sawit rakyat di sekitar atau desa desa sekitar?" ujarnya.
Dia katakan banyak program yang telah dibuat untuk memperkuat sawit rakyat tetapi sejauh ini tidak efektif. Meskipun luasan sawit rakyat itu mencapai 16,38 juta hektar tetapi pengeloaan oleh petani sangatlah kecil.
"Kontribusi sawit rakyat itu sangat kecil, faktanya posisi tawar petani sawit rakyat ini masih rendah. Tidak bisa menentukan harga di tingkat provinsi," ujarnya.
Mimpi petani sawit rakyat itu ialah pada Indonesia emas pada 2045, pengembangan industri sawit ini mengutamakan pada petani sawit rakayat.
