JAKARTA - Tokoh masyarakat Papua meminta para pejabat di daerah setempat bisa mengelola dana-dana pembangunan yang telah dianggarkan secara adil dan efektif. Sebab, tujuan adanya dana pembangunan untuk membuat suatu daerah lebih berkembang, bukan untuk memperkaya sekelompok elite dan para pejabat.
"Kenapa harus demikian supaya bisa memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai dana itu lebih banyak digunakan untuk menyejahterakan para pejabat," tegas Tokoh masyarakat Papua, Nabot Manufandu, melalui keterangannya, Rabu (30/11).
Dia mengajak masyarakat untuk mengecek di kampung-kampung asli, masyarakat suku asli. "Rata-rata belum ada satu kampung pun yang bisa berswasembada, bisa keluar dari ketertinggalan ekonomi, belum ada. Padahal nilai dana otonomi khusus (Otsus) itu kita dengar cukup besar sampai dengan berapa tahun sudah dilaksanakan, tapi secara kasat mata belum kelihatan hasilnya," tukas Manufandu yang juga adalah tokoh agama itu
Agar di era otonomi khusus (Otsus) periode kedua nanti dana Otsus lebih berdaya guna, dirinya menyarankan agar pemerintah pusat dan KPK melibatkan juga para pemuka adat dan tokoh agama untuk ikut mengawasi penggunaannya.
"Karena bersama tokoh adat mereka memiliki masyarakat hingga ke akar rumput yang merupakan para penerima manfaat dari dana Otsus itu. Jadi, para tokohnya harus dilibatkan," usul Manufandu.
Dirinya menegaskan masyarakat di Bumi Cendrawasih sangat mendambakan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sehingga bisa membantu menopang hidup orang orang kecil.
Berdasarkan laporan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, dana Otonomi Khusus untuk provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Papua sejak tahun anggaran 2002 hingga 2022 sebesar 139,08 triliun rupiah.
