JAKARTA - Pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) tahap kedua diharapkan lebih baik dibanding tahap satu. Para pejabat daerah di Papua diminta lebih memperhatikan nasib masyarakat ketimbang menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
"Harapan saya, dana Otsus tahap dua ini bisa membantu kami bisa sekolahkan anak baik-baik. Kami punya rumah bisa bangun baik-baik. Kami bisa kelola ladang baik-baik," ungkap Thomas Kereway, Tokoh Adat Kabupaten Kerom, Papua, Jumat (2/12).
Harapan itu diberikan kepada semua jajaran di tingkat provinsi. Tujuannya supaya orang-orang Papua di lokasi kampung asli maupun lokasi transmigrasi (di Kabupaten Keerom) kami bisa merasakan dana Otsus itu.
"Jangan seperti yang sudah lalu, kami hanya mendengar saja, wujudnya tidak ada sama sekali," ungkap Thomas penuh harap.
Dia menegaskan, selama ini perilaku koruptif para pejabat daerah merupakan penyebab utama gagalnya pembangunan di kawasan Indonesia Timur khususnya di wilayah Papua. Masalah itu tecermin dari capaian era Otsus tahap pertama.
"Terus terang, kami orang Papua asli. Kami tidak mengalami kemajuan. Kendalanya mungkin dari pengelola dana Otsus atau pimpinan tingkat atas di Provinsi Papua. Pasti ada penyelewengan," katanya.
Atas dasar itu, dirinya berharap agar Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang saat ini menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK, kooperatif mau membuka semua kroninya.
Berdasarkan laporan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, dana Otonomi Khusus untuk provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Papua sejak tahun anggaran 2002 hingga 2022 sebesar 139,08 triliun rupiah.
