JAKARTA - Pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) dan upaya sosialisasinya akan semakin diperkuat. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata).
"Koordinasisudah baik sesuai dengan peraturan. Pengawasan oleh teman-teman tata ruang juga bagus. Kalauizin tidak keluar, bakal ada surat peringatan dari Dinas Tata Ruang," kata Kepala Satpol PPDKI Jakarta, Arifin. Mereka akan didorong untuk mengurus izin agar proyek bisa dilanjutkan.
Arifin mengatakan sosialisasi dan edukasi tersebut juga dilakukan lurah, camat, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Dinas Citata. Koordinasi dan sosialisasi tersebut semakin diperkuat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya perizinan membangun.
"Prinsipnya, masyarakat tumbuhkesadaran dan tanggung jawab dari dalam diri terkait kewajiban sebelum membangun dengan mengurus izin lebih dulu," tambah Arifin. Ketika mendapat perizinan, pembangunan harus sesuai perizinan. Misalnya, izinnya dua lantai ya harus dua lantai, jangan tiga lantai.
Lebih lanjut, Arifin juga menjelaskanSatpol PP akan bertindak jikaada pelanggaran. Pelanggar akan diberi teguran oleh dinas terkait. Kemudian diberi segel, bahkan surat perintah bongkar. "Jadi, Satpol PP kalo sudah terima rekomendasi teknis bongkar dari dinas tata ruang, maka kita akan melakukan investigasi di lapangan atas surat yang diterima itu," ujar Arifin.
Arifin menyebutkan bahwa Satpol PP tidak langsung membongkar bangunan yang didirikan tanpa izin di lahan Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta. Satpol PP tidak langsung bongkar. Ada pendekatan secara humanis dulu kepada pemiliknya agar bongkar sendiri. Kemudian, diberi waktu untuk membongkar sendiri sama seperti di Pluit.
Sebelumnya, Satpol PP bersama petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) membongkar tiga rumah semi permanen yang didirikan tanpa izin di Jalan Rawa Jaya, Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur, pekan lalu.
Sudah ada sosialisasi kepada pemilik untuk meninggalkan rumah dan membawa barang-barangnya. Pemilik diberikan waktu 7 x 24 jam, lalu 1 x 24 jam. "Bahkan, sudah diimbau sehari sebelum eksekusi agar warga meninggalkan lokasi," kata Lurah Pondok Kopi, Muhammad Hardi, di lokasi penertiban.
Selain tiga rumah, kata dia, kelurahan secara bertahap juga akan menertibkan beberapa bangunan di lokasi sama.