BRASILIA - Mayoritas anggota Mahkamah Agung Brazil pada Kamis (21/9) memutuskan untuk menentang upaya membatasi hak-hak masyarakat adat atas perlindungan cagar alam di tanah leluhur mereka, sebuah kemenangan bagi para kelompok masyarakat adat dan aktivis iklim.
Para pemimpin masyarakat adat dengan hiasan kepala berwarna cerah dan cat tubuh merayakan kemenangan mereka di luar gedung pengadilan tinggi di Brasilia ketika Hakim Luiz Fux menjadi orang keenam dari 11 anggota pengadilan yang memihak penggugat, yakni penduduk asli dalam kasus penting tersebut, dan memberi mereka kemenangan.
Para juri melakukan pemungutan suara satu per satu dan pada akhirnya, penghitungan tersebut menghasilkan kemenangan 9-2 bagi masyarakat adat.
"Keadilan ada di pihak masyarakat adat," kata Joenia Wapichana, kepala badan urusan adat pemerintah, FUNAI.
"Hari ini adalah hari untuk merayakan matinya 'argumen kerangka waktu'."
Apa yang disebut dengan "argumen jangka waktu" yang mendasari kasus ini adalah masyarakat adat seharusnya tidak memiliki hak untuk dilindungi reservasi atas tanah yang tidak ada pada 1988, ketika konstitusi negara saat ini diratifikasi.
Para penggugat berpendapat bahwa hal tersebut melanggar hak-hak mereka, mengingat banyak kelompok masyarakat adat yang dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka, termasuk pada masa kediktatoran militer yang memerintah Brazil pada era 1960an hingga 1980an.
Utang yang Mustahil
Aktivis masyarakat adat menamai kasus ini sebagai "persidangan abad ini".
Setelah keputusan Fux, Hakim Carmen Lucia juga memihak mayoritas, begitu pula dua hakim lainnya, sehingga pemungutan suara akhir menjadi 9-2.
"Masyarakat Brazil mempunyai utang yang mustahil untuk dibayar kepada penduduk asli," kata Lucia dalam keputusannya.
Dua hakim agung yang mendukung "argumen kerangka waktu" sejauh ini ditunjuk oleh mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro (2019-2022), yang memenuhi sumpahnya saat menjabat untuk tidak menciptakan "satu sentimeter lagi" dari melindungi reservasi masyarakat adat di Brasil.
Bolsonaro adalah sekutu lobi agribisnis Brazil yang kuat, yang mendukung batasan "kerangka waktu".
Ia bertanggung jawab atas kerusakan hutan Amazon Brazil selama masa jabatannya, ketika rata-rata deforestasi tahunan meningkat lebih dari 75 persen dibandingkan dekade sebelumnya.
Para pemerhati lingkungan bergabung dengan aktivis masyarakat adat, mendesak pengadilan untuk menolak argumen kerangka waktu tersebut. Sejumlah penelitian menemukan bahwa kawasan adat yang dilindungi adalah salah satu cara terbaik untuk melawan deforestasi dan perubahan iklim.
Konstitusi Brazil tidak menyebutkan batas waktu sehubungan dengan reservasi masyarakat adat, yang saat ini mencakup 11,6 persen wilayah Brazil, terutama di Amazon.
Presiden sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva, yang mengalahkan Bolsonaro dalam pemilu tahun lalu, kembali menciptakan reservasi masyarakat adat sejak menjabat pada Januari, dan juga membentuk kementerian urusan adat pertama di Brazil.
Brazil mempunyai lebih dari 700 tanah adat yang diakui, meskipun sekitar sepertiganya masih menunggu penunjukan resmi sebagai wilayah reservasi.
