Jakarta - Penetapan pengelolaan Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) yang masa kontrak kerja samanya berakhir atau terminasi pada 2020 hingga 2026 ditargetkan rampung tahun ini. Rencananya, penetapan dapat diselesaikan secara bertahap.
"Pemerintah sekarang berupaya untuk lebih cepat memutuskan (sebelum tenggat waktu). Bahkan dua tahun sebelumnya," ungkap Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto saat mengumumkan WK Migas terminasi pada 2019 di Jakarta, akhir pekan lalu.
Pemerintah, terang Djoko, menargetkan penyelesaian sisa 22 WK terminasi setelah mengevaluasi pengajuan proposal para kontraktor. Nantinya, blok terminasi 2020 akan mulai diumumkan pada Juni mendatang dan berikutnya dilakukan secara bertahap tiap bulan hingga terminasi pada 2026. "Kita akan segera putuskan setelah evaluasi. Kita berharap itu selesai semua pada bulan Desember 2018," ungkap Djoko.
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 dalam Pasal 28 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas mengamanatkan, pemerintah memutuskan pengelola WK migas yang akan berakhir kontrak kerja sama paling lambat setahun menjelang berakhirnya kontrak.
Aturan ini dipertegas dalam turunan produk hukum terbaru dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018, penetapan kontraktor blok terminasi akan disampaikan setelah evaluasi terhadap calon kontraktor yang berminat, termasuk Pertamina, mengajukan permohonan pengelolaan blok kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas.
"Pengajuan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak berkahir," jelas Djoko.
Kemungkinan lainnya yang dapat ditempuh Pemerintah adalah lelang. Hal ini mungkin saja dilakukan pada blok yang memiliki banyak peminat, seperti blok Rokan. Yang penting penetapan pengelolaannya adalah yang paling besar memberikan manfaat sebesar besarnya untuk Negara sesuai amanat konstitusi.
Terima Penugasan
Terkait kesiapan Pertamina mengelola blok terminasi, Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengutarakan Pertamina siap menerima penugasan tersebut bahkan apabila harus bekerja sama dengan mitra lain.
"Alternatif tersebut sedang didalami. Nanti kita lihat. Partnership (kemitraan) itu kan juga bagian dari mitigasi resiko dari sisi operasional dan juga finansial. Jadi kita berhitung betul untuk itu. Kami terbuka dengan opsi itu," ujar Nicke.
ers/E-10