JAKARTA - Untuk menjamin sistem penerimaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) lebih transparan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi antirasuah yang mensupervisi proses penerimaan praja IPDN. "Kami menggandeng KPK untuk mensupervisi penerimaan praja baru di IPDN.
Kami lebih transparan sekarang dalam seleksinya," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu (4/7).
Selain itu, tambah Mendagri, untuk menjaring praja yang berkualitas, tes kesehatan dan psikotes pun mengadopsi tes seperti di Akpol dan Akmil, melibatkan TNI AD.
"Sistem penerimaan praja IPDN disupervisi oleh KPK. Ada kerja sama terpadu dengan TNI AD untuk tes kesehatan dan psikotes dan latihan kesamaptaan di Akpol Semarang dan Akmil," kata Mendagri.
Begitu lulus, kata Tjahjo, praja IPDN tak dikembalikan sesuai daerah asal. Tapi disebar ke seluruh Indonesia, terutama ke daerah yang sumber daya birokrasinya belum begitu baik. Tujuannya adalah untuk ikut berkontribusi dalam pemerataan pembangunan.
Peningkatan Kualitas
Semua ini dilakukan, tambah Mendagri, terutama untuk pembangunan di bidang sumber daya manusia. Sehingga diharapkan, para praja IPDN bisa ikut mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah. Khususnya di daerah pelosok atau perbatasan.
"Lulusan IPDN ditugaskan di seluruh Indonesia, khususnya perbatasan sebagai penugasan pertama. Pendidikan di IPDN cukup ketat dari proses penerimaan yang bebas KKN," kata Mendagri.
Pada kesempatan tersebut Mendagri menjelaskan IPDN akan menggelar wisuda bagi para prajanya yang lulus tahun 2018 kemarin. Acara wisuda akan diikuti oleh 744 praja. Acara wisuda dipusatkan di kampus IPDN yang ada di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Menurut Tjahjo, jika tidak ada aral melintang pada tanggal 6 Agustus 2019 akan digelar pelantikan Praja IPDN di kampus sekolah penghasil pamong praja tersebut. "Yang diwisuda dan dilantik praja IPDN sejumlah 744 orang," katanya.
Tjahjo pun lantas merinci praja yang hendak diwisuda. Dari total 744 praja yang diwisuda, sebanyak 589 praja merupakan lulusan program diploma V, di mana ada 409 praja putra dan 192 praja putri. Kemudian, praja lulusan S1 yang diwisuda sebanyak 146 orang. "Terdiri dari 73 putra dan 73 putri. Lulusan S2 ada 161 orang dan S-3 sebanyak 37 orang," ujarnya.
Dari antara yang diwisuda, kata Tjahjo, ada juga yang sudah menamatkan pendidikan profesi kepamongprajaan. Tercatat yang lulus dari program profesi kepamongprajaan sebanyak 38 orang. Tjahjo menegaskan dalam lima tahun terakhir ini ada banyak perbaikan dalam sistem rekrutmen atau penerimaan praja IPDN. Sistem penerimaan kini lebih terbuka dan transparan.
"Selama lima tahun terakhir ini proses penerimaan Praja IPDN mewakili provinsi se-Indonesia diadakan proses penerimaan secara terbuka," ujarnya.ags/N-3