JAKARTA - Penerapan kaidah lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan (environmental, social and governance/ESG) dalam pembangunan infrastruktur bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia.
"Kaidah-kaidah yang perlu diikuti dalam ESG adalah terutama untuk meningkatkan daya saing kita," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, saat menyampaikan pidato dalam acara ESG Lecture Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis (30/11).
Seperti dikutip dari Antara, ESG ini, lanjutnya, merupakan kriteria global terutama untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur tentang tata kelola.
Basuki mengatakan saat ini investor jika ingin masuk untuk menanamkan modalnya, mereka melihat terlebih dahulu tata kelolanya. "Jadi kalau investor mau masuk kemudian tata kelola kita kurang baik, pasti investor tidak mau masuk," kata Basuki.
Menurut dia, ESG merupakan parameter yang lazim digunakan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
"Dengan demikian, segala bentuk aktivitas dan pengambilan keputusan harus memakai prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik," kata Basuki.
Sebagai informasi, environmental, social, and governance merupakan tiga hal yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam bisnis proses yang berkaitan dengan penyediaan dukungan pemerintah untuk proyek infrastruktur melalui pengembangan kerangka kerja ESG (ESG Framework) dan manual ESG.
Dampak Positif
ESG Framework merupakan prinsip-prinsip/standar yang digunakan dalam pengelolaan bisnis/proses bisnis yang mengikuti kriteria tertentu dan yang membawa dampak positif bagi lingkungan, sosial dan tata kelola.
ESG Manual pada prinsipnya merupakan penjelasan detail dari ESG Framework yang berisikan petunjuk teknis implementasi ESG dalam tahapan proyek infrastruktur. Dengan melekatkan faktor ESG ke dalam instrumen dukungan pemerintah dapat menjamin bahwa penyediaan infrastruktur menghasilkan dampak yang positif.
Konsep ESG mendapat dukungan dari United Nations Development Program dan juga pemerintah Kanada melalui hibah yang dikelola oleh Bank Dunia.
