Melalui pendidikan politik, intinya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
LEBAK - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebak, Banten, menggelar pendidikan politik untuk mendukung pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas.
"Kita berharap melalui pendidikan politik itu dapat meminimalisasi politik identitas dan politik uang," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lebak, Sukanta, Jumat.
Pelaksanaan program pendidikan politik itu, kata Sukanta, setiap tahun dengan melibatkan pengurus partai politik, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sebagai peserta.
Dalam pendidikan politik itu, lanjut dia, disampaikan bagaimana pesan-pesan politik identitas. Masalahnya, untuk menghilangkan politik identitas itu, sangat sulit.
Sukanta menjelaskan bahwa politik identitas itu bagian kedewasaan demokrasi. Akan tetapi, tidak boleh lebih mendalamkarena bisa memecah belah persatuan dan kesatuan.
"Negara ini dibangun dengan kesepakatankarena memiliki keanekaragaman perbedaan agama, suku, ras, sosial, budaya, dan bahasa," ujarnya.
Literasi Pendidikan
Dia berpendapat bahwapolitik identitas pada prinsipnya sah-sah saja. Namun, tidak ditarik lebih dalam karena bisa picu perpecahan persatuan.Oleh karena itu, melalui literasi pendidikan politik, dia berharapdapat meminimalisasi politik identitas.
Saat ini, menurut dia, masyarakat patut bersyukur dengan kebinekaan tunggal ika. Meski berbeda warna, tetap dalam kerangka Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI).
"Melalui pendidikan politik, intinya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," katanya menandaskan. Menyinggung soal politik uang, dia mengutarakan bahwa di Kabupaten Lebak sangat sulit untuk menghilangkannyakarena umumnya pemikiran masyarakat cukup pragmatis.
Jika ada pemilihan umum, mulai pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, wakil rakyat, hingga presiden, kata Sukanta, mereka beranggapanselalu banyak uang. "Anggapan seperti itu masih tinggi dan sulit dihilangkan politik uang," ucapnya.
Dengan demikian, dia memandang perlu pendidikan politik oleh berbagai kalangan, mulai perguruan tinggi, mahasiswa, pelajar, partai politik, organisasi kemasyarakatan pemuda,hingga masyarakat umum. "Kami meyakini jika mereka membangun literasi pendidikan politik, politik uang bisa berkurang," katanya.
Sebelumnya, Kesbangpol Kabupaten Lebak melakukan pendataan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas), ormas keagamaan, organisasi kepemudaan (OKP) dan yayasan untuk mencegah konflik horizontal antar-elemen masyarakat.
"Setelah pendataan nantinya dilakukan verifikasi dan diberikan akreditasi," kata Kepala Kesbangpol Kabupaten Lebak Sukanta.
Pendataan ormas, ormas keagamaan, yayasan dan OKP dilakukan secara valid dan akurat, termasuk kegiatannya. Ditargetkan rampung pertengahan 2023. Sebab, pemerintah daerah perlu mengetahui kegiatan ormas dan dapat dilakukan pembinaan.
"Hari ini pendataan sudah mulai berjalan sambil memberikan pembinaan kepada berbagai ormas," katanya menjelaskan.
Ia mengaku belum lama ini melaksanakan pembinaan terhadap OKP Pancasila, Ormas Jaringan Relawan untuk Masyarakat tentang penguatan ideologi Pancasila sebagai wawasan kebangsaan.
