JAKARTA - Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, strategi pembangunan ditekankan melalui pendekatan kultural berbasis budaya, wilayah adat, dan fokus pada Orang Asli Papua khususnya yang berada di wilayah terisolir dan pegunungan serta kepulauan yang sulit dijangkau.
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) melakukan terobosan penting untuk menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal, dan karakteristik sosial budaya di setiap wilayah adat.
"Di Tanah Papua setiap wilayah memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda. Terdapat 7 suku besar di Tanah Papua dan 256 suku kecil yang masing-masing memiliki bahasa daerah yang berbeda pula," ujar Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi, saat media gathering "Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat", di Jakarta, Selasa (11/12).
Okto mengatakan, dalam setahun terakhir Pemerintah menerbitkan dua Paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua, yakni Inpres No 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Inpres No 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
Selanjutnya, Pemerintah menyiapkan lima kluster untuk mempermudah proses pendekatan adat dalam perencanaan pembangunan nasional. Program tersebut juga masuk ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 yang mempertajam pendekatan sosiologis- antropologis dalam pembangunan di Papua.
Tulang Punggung
Sejalan dengan kebijakan konektivitas di Papua, lanjut Velix, Pemerintah melihat bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung di dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka isolasi wilayah dan memperlancar pelayanan dasar seperti akses ke pusat kesehatan dan pendidikan. "Saat ini Kementerian PPN/Bappenas secara intens mempertajam kebijakan dan program pengembangan sosial ekonomi kawasan di sepanjang koridor Trans Papua di Papua dan Papua Barat," sambungnya.
Menurut Velix, pembangunan infrastruktur di Papua nantinya diikuti dengan peningkatan aktivitas komoditas unggulan lokal yang selama ini dijalankan baik kopi, coklat, karet, pala, ubi jalar, dan sagu.
Program Manager Desk Papua Bappenas, Theresia Ronny Andayani, menambahkan pembangunan di Papua juga akan mengedepankan aspek lokalitas, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Misalnya perkebunan kopi asal Papua yang hasil produksinya bagus dan enak, namun di lapangan lahan untuk produksi masih terbatas. tri/AR-3
