JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah pada 2021 mencapai 65,59 triliun rupiah atau mengalami kenaikan 17,3 persen dibandingkan pada 2020 yang mencapai 55,89 triliun rupiah.
"Secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi sangat baik," kata Gubernur DKI Anies Baswedan dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria pada rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Rabu (6/4).
Realisasi pendapatan daerah dalam APBD 2021 yang belum diaudit itu tercapai 100,60 persen dari rencana 65,20 triliun rupiah.
Capaian tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 41,63 triliun rupiah atau 92,15 persen, transfer 22,67 triliun rupiah atau 134,3 persen dan pendapatan daerah yang sah sebesar 1,28 triliun rupiah atau 40,81 persen.
Meski pendapatan tergolong baik, namun realisasi untuk komponen pajak daerah kurang dari 95 persen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perdesaan Perkotaan (P2).
Kondisi itu disebabkan pengaruh pandemi Covid-19 yang salah satunya mempengaruhi penurunan penjualan properti pada triwulan ketiga 2021.
Sementara itu, realisasi belanja daerah pada 2021 mencapai 61,73 triliun rupiah atau 88,20 persen dari target yang direncanakan sebesar 69,99 triliun rupiah.
Selanjutnya, untuk penerimaan pembiayaan daerah terealisasi mencapai 11,91 triliun rupiah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp5,16 triliun, penerimaan pinjaman daerah sebesar 6,74 triliun rupiah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar 4,17 miliar rupiah.