JAKARTA -Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Indonesia sebesar 60,66 persen. Ini artinya masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah yang belum layak huni.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti dalam acara Housing Forum 2023, di Jakarta Kamis (30/8) menyampaikan, penyediaan rumah layak huni bagi kelompok rentan juga menjadi fokus pemerintah. Namun demikian pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
"Untuk itu, kami sangat mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Housing Forum yang diinisiasi oleh Habitat Indonesia ini. Kami tidak dapat memungkiri banyaknya dukungan terhadap sektor perumahan dari Kementerian/Lembaga lain untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan infrastruktur permukiman," ujar dia dalam dalam acara tersebut.
Housing Forum 2023 yang diadakan di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan masalah kurangnya rumah layak huni. Acara ini diselengarakan oleh Habitat for Humanity Indonesia bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Universitas Indonesia, dan Real Estate Indonesia.
Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia Susanto, mengatakan, semua pihak perlu bergerak secara masif, sistematis dan sinergis dalam mencari solusi konkrit atas persoalan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Gerakan ini termasuk penyelesaian persoalan kawasan informal atau kumuh di wilayah urban dan plural.
"Kami berharap, melalui Indonesia Housing Forum yang dilakukan secara rutin ini, dalam 10 tahun ke depan, setidaknya lahir sebuah peta jalan yang menjadi salah satu rekomendasi strategi nasional untuk mengatasi masalah perumahan," ujar dia pada kesempatan tersebut..
Selama 3 kali penyelenggaraan Indonesia Housing Forum antara 2017 hingga 2021, kata Susanto telah dihasilkan 13 gagasan baru untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Salah satu yang paling nyata dan telah diterapkan yaitu CSR Forum yang digagas pada 2019.
"Harapan kami, kita dapat mengurangi paling tidak 30 persen masalah perumahan dengan meningkatkan jumlah pembangunan rumah layak huni," ujarnya.
Direktur Eksekutif DPP Real Estate Indonesia Dani Mutaqin, menuturkan pelaksanaan Indonesia Housing Forum 2023 perlu menghasilkan sesuatu yang konkrit. Asosiasi tersebut berharap Indonesia Housing Forum ini tidak hanya sekedar forum tetapi realisasi dari forum itu sendiri.
"Kami berharap, ketersediaan rumah subsidi maupun non subsidi ke depan lebih terpenuhi dan merata. Harapannya peran sektor perumahan sebagai pendorong dalam menciptakan bisnis yang baik dan lancar semakin terlihat nyata," terangnya.
Dari sudut pandang akademisi, Ketua Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia Ayomi Dita Rarasati mengungkapkan pentingnya peran rumah. Baginya diskusi seperti ini sangat penting diadakan mengingat rumah yang layak sebagai wadah hunian yang manusiawi, utuh, dan sehat guna melahirkan generasi penerus bangsa yang handal dan baik.
Diketahui, Indonesia Housing Forum merupakan rangkaian kegiatan Housing Forum yang diadakan serentak di 70 negara di tingkat Asia Pasifik dengan puncak acara diadakan Oktober 2023 mendatang di Korea. Selama 4 kali diadakan sebagai ruang bagi setiap pemangku kepentingan untuk saling berdiskusi terkait masalah perumahan, Indonesia Housing Forum telah dihadiri lebih dari 10.000 peserta.
