JAKARTA - Wacana pencabutan subsidi Biskita Transpakuan dari Pemerintah Pusat dipertanyakan. Nanti subsidi akan dialihkan ke APBD Kota Bogor. "Jika peralihan dilakukan dan Perumda Transpakuan masih belum menjadi operator resmi, merugikan Perumda Transpakuan," tandas Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy.
Diamempertanyakan wacana tersebut dalam rapat kerja pembahasan RAPBD 2025 dengan Perumda Transpakuan., Kamis. Menurut Rusli Prihatevy rencana tersebut mesti dikaji dulu. "Dari proyeksi, kalau mau gas pol, ya gas saja," tandasnya.
Sebab dari proyeksi yang disampaikan, 10 tahun Perumda Transpakuan tidak ada kontribusi PAD. Dengan adanya peluang ini dan angin segar tahun berikutnya, bisa memberikan potensi PAD kepada pemerintah.
Rusli menyebutkan, Komisi II memahami bahwa saat ini operator resmi Biskita dilakukan Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari). Maka, Perumda Transpakuan tidak mendapat keuntungan apa-apa karena kepemilikan bus pun dipegang Kodjari.
Rusli bersama Komisi II minta komitmen Perumda Transpakuan untuk bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Kota Bogor, jika kelak diberi tugas sebagai operator Biskita. Dia berjanji akan mendukung sekuat tenaga. Tetapi harus ada komitmen dari Perumda Transpakuan. Dengan begitu dewan akan membuat surat rekomendasi kepada wali kota, agar memberikan penugasan kepada Perumda untuk mengelola Biskita. Ant/G-1
