» Pungutan ekspor terlalu rendah sehingga pengusaha tetap menikmati momentum harga yang melambung.
» Ekspor minyak goreng mesti dihentikan terlebih dahulu atau DMO dinaikkan ke angka 50 persen.
JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kelangkaan minyak goreng dengan menghapus kewajiban memenuhi pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan pungutan ekspor dinilai malah berpotensi menyebabkan harga minyak goreng semakin liar.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, di Jakarta, Minggu (20/3), mengatakan tarif pungutan ekspor yang dikenakan masih terlalu kecil, yakni maksimal 375 dollar AS per ton. Sementara harga CPO acuan bursa Roterdam saat ini mencapai 1.760 dollar AS per metric ton.
"Artinya, pungutan ekspor masih terlalu rendah sehingga pengusaha CPO tetap menikmati momentum harga CPO yang melambung. Mestinya pungutan ekspor maksimal menjadi 500-550 dollar AS per ton," tegas Bhima.
Dia menjelaskan, sepanjang pengusaha CPO merasa ekspor masih memberikan marjin yang tebal maka kecenderungan untuk memenuhi pasokan di dalam negeri menjadi berkurang.
"Sudah bagus kemarin ada DMO, tinggal penegakan aturan saja, eh… ini malah dicabut dan pakai pungutan. Dikhawatirkan harga minyak goreng makin liar, khususnya jelang Ramadan," kata Bhima.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Mamit Setiawan, mengaku justru mengusulkan agar ekspor minyak goreng mesti dihentikan terlebih dahulu atau DMO dinaikkan ke angka 50 persen. "Dengan kita stop ekspor maka saya yakin pasar akan banjir. Apalagi saat ini harga kembali dibuka sesuai keekonomian," papar Mamit.
Sebab, guna stabilisasi harga tidak akan memakan waktu yang lama untuk stop ekspor. "Ketika pasar sudah banjir, silakan dibuka kembali ekspor dan tetap ada DMO-nya dengan pengawasan ketat," kata Mamit. Kalau pemerintah sulit stop ekspor, dia memperkirakan harus menaikkan DMO sampai semuanya stabil, bila perlu sampai ke 50 persen. Dengan demikian, masyarakat tidak akan sulit lagi mendapatkan minyak goreng karena harga sudah ekonomis.
Suplai Melimpah
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Masyhuri, mengatakan bahwa pemerintah harus tegas menggunakan instrumen untuk mengatur pasokan dan distribusi terkait dengan kelangkaan minyak goreng. DMO harus dinaikkan hingga 50 persen dan harus dijalankan pengusaha.
Kalau DMO sampai 50 persen maka otomatis suplai di pasaran berlimpah, sehingga tidak ada yang akan menimbun karena gudangnya tidak muat. "Dengan suplai yang melimpah maka otomatis harga akan turun dengan sendirinya tanpa perlu diintervensi. Harus diingat, minyak goreng ini faktor produksi utama UMKM, tak boleh lagi ada kelangkaan," kata Masyhuri.
Pemerintah, jelasnya, mesti menunjukkan bahwa negara ada dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat banyak, dan bukan hanya untuk pengusaha. Pengusaha telah mendapatkan semua kemudahan untuk berbisnis di negeri ini, seperti membuka hutan untuk membuka lahan sawit.
"Pada saat seperti ini, pengusaha mesti menunjukkan sedikit timbal balik kepada rakyat. Harga sudah keekonomian, masak stok tidak ada? Kebangetan sekali jadinya. Sudah jelas segala sumber daya harus untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya," tandas Masyhuri.
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, pada pekan lalu, mengatakan bahwa kebijakan DMO dan domestic price obligation (DPO) yang diberlakukan sejak pertengahan Februari 2022, membuat stok berlebih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun akhirnya kebijakan itu tetap dicabut atas arahan Presiden.
Mafia Akan Diumumkan
Mendag juga menegaskan tidak akan kalah dengan mafia yang disebut sebagai dalang langkanya minyak goreng. Kemendag pun bakal mengusut para spekulan yang memainkan pasokan minyak goreng.
"Pemerintah tidak pernah mengalah, apalagi kalah dengan mafia. Saya pastikan mereka akan ditangkap," kata Lutfi.
Calon tersangka mafia minyak goreng, katanya, bakal diumumkan hari ini, Senin (21/3). Mereka ini, lanjutnya, yang mengalihkan minyak subsidi ke industri, yang melakukan ekspor ke luar negeri, hingga mereka yang melakukan pengemasan ulang dan menjual dengan harga tidak sesuai ketentuan pemerintah.
"Calon tersangkanya akan diumumkan hari Senin. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara," katanya.
