Upaya pencegahan dan penangkalan terorisme harus melibatkan semua pihak secara bersama-sama.
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan kerja sama pengawasan terhadap mantan narapidana terorisme, bersama dengan aparatur pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan tokoh masyarakat.
"Langkah tersebut guna meminimalkan kejadian yang sama (aksi teror bom bunuh diri Polsek Astanaanyar)," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin.
Boy Rafli Amar mengatakan hal itu usai mengunjungi keluarga Aipda Sofyan Didu, korban bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (7/12).
Mantan Kapolda Papua tersebut mengatakan berbagai upaya pencegahan dan penangkalan terorisme harus melibatkan semua pihak, karena kejahatan itu menyebar cukup cepat ibarat virus yang berbahaya.
Oleh karena itu, lanjut Boy, seluruh masyarakat harus selalu bersama-sama mencegah radikalisme dan terorisme. Apalagi, saat ini propaganda kelompok teror berkembang sangat cepat.
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988 itu menyebutkan bahwa 1.290 orang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah itu, 8 persen di antaranya menolak deradikalisasi dan menjadi residivis.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Suntana menyebutkan, 11 orang yang menjadi korban dalam ledakan bom bunuh diri oleh Agus Sujatno alias Agus Muslim di Markas Kepolisian Sektor Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/11).
Dari 11 orang itu, sebanyak 10 orang merupakan anggota polisi dan satu warga sipil yang sedang melintas di sekitar lokasi kejadian. Sedangkan pelaku bom bunuh diri tewas di lokasi.
Kapolda menjelaskan peristiwa bom bunuh diri itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB saat anggota Polsek Astanaanyar sedang melaksanakan apel pagi. Saat itu, pelaku memaksa mendekati anggota polisi yang sedang melaksanakan apel. Kemudian pelaku sempat dihalau masuk oleh beberapa anggota polisi.
Belum Optimal
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan peristiwa ledakan bom di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung harus dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat berjalannya program deradikalisasi di masa depan.
"Peristiwa kemarin (ledakan di Astanaanyar) tentunya akan menjadi (evaluasi dari) program (deradikalisasi) kita ke depan," katanya usai upacara pelepasan Sailing Camp Perti Saka Bahari di Jakarta, Jumat.
Menjawab pendapat masyarakat terkait kurang berhasilnya program deradikalisasi yang pemerintah lakukan untuk menetralkan paham radikal, Yudo menilai program tersebut harus diperkuat dan diterapkan mulai dari seluruh anggota TNI beserta pembina personel.
Adapun Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah mengevaluasi program deradikalisasi, termasuk pengawasan kepada orang yang masuk dalam daftar program tersebut. "Langkah itu perlu dilakukan karena kejadian bom di Bandung menunjukkan deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme belum optimal dijalankan," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat.
Dia juga meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan putusan bebas bersyarat kepada narapidana terorisme. Selain itu, dia berharap Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN) meningkatkan pengawasan secara bersama-sama dan menyusun strategi yang tepat dalam penanganan terorisme, khususnya terkait program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme.
Pemerintah perlu mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengefektifkan kembali Tim Penanggulangan Terorisme (TPT) dengan menggunakan pendekatan keagamaan guna mengurangi munculnya benih-benih terorisme dari hulu.
