PALU - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan langkah pencegahan dan penanggulangan gerakan intoleransi, radikalisme, terorisme harus terintegrasi antarlembaga, kementerian, dan badan.
"Harus terintegrasi yang di dalamnya juga melibatkan masyarakat," kata Sekretaris Utama BNPT, Brigjen TNI Untung Budiharto dalam rapat koordinasi teknis implementasi rencana aksi keserasian sosial dan kearifan lokal dalam penanggulangan terorisme, di Palu, Rabu (5/8).
Untung mengutarakan BNPT dalam penanggulangannya mengedepankan dua pendekatan perangi terorisme tanpa kekerasan (soft approach) dan penindakan yang melibatkan pihak-pihak terkait (hard approach). Pendekatan tanpa kekerasan, BNPT melakukan deradikalisasi, kontra radikal, kesiapsiagaan nasional dan sinergitas antar-lembaga, kementerian, badan, forum, dan masyarakat.
Kesemua pendekatan tersebut, tambah Untung, dapat terlaksana dengan baik dalam implementasinya, bila ada sinergitas atau kerja sama yang baik dengan semua pihak, kementerian, lembaga, badan, forum dan masyarakat.
"Terorisme adalah musuh bersama. Itu menjadi satu tantangan dan masalah besar yang dihadapi bangsa ini selain narkoba. Olehnya, ini butuh kerja sama semua pihak," sebut dia.
Salah satu mitra BNPT yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Menurut Untung, Kemenko PMK menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan yang responsif pencegahan terorisme, radikalisme, dan intoleransi. n Ant/N-3
