JAKARTA - Dalam mengatasi gizi buruk dan tengkes (stunting) perlu kerjasama dan kesadaran dari berbagai pihak. Selain itu pencegahan keduanya perlu memprioritaskan perbaikan gizi pada beberapa kelompok orang agar pelaksanaan dapat efektif.
Dokter Spesialis Anak Dr. TB. Rachmat Sentika SpA (K)., MARS menyebutkan prioritas seluruh pihak terkait dalam pencegahan stunting yaitu dengan memprioritaskan remaja, ibu hamil, maupun bayi dan baduta. "Mereka ini harus kita harus dijaga agar tetap sehat dengan asupan gizi yang optimal, lengkap dan seimbang melalui berbagai kegiatan inovatif," ujar dia dalam diskusi daring, Selasa (29/6).
Pencegahan stunting dilakukan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat mencegah angka stunting berada di bawah 14 persen pada 2023/2024. Angka itu merupakan target dari strategi pengentasan stunting yang telah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat luas.
Sementara itu, Direktur Bina Ketahanan Balita & Anak, BKKBN Dr. Irma Ardiana, menjelaskan BKKBN saat ini memliki program Bapak Asuh. "Sasarannya yaitu calon pengantin, ibu hamil, dan anak berusia 0 - 23 bulan. Progam ini berbasiskan pada aplikasi perangkat lunak dan memiliki target prioritas anak asuh," papar Irma.
Pemerintha saat ini telah memiliki strategi nasional percepatan penurunan stunting, terutama pasca Covid-19 dilakukan dengan pendekatan keluarga yang diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 tahun 2021. Perpres itu menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan aksi Percepatan Penurunan Stunting.
Menurut Kasubdit Pengelolaan Konsumsi Gizi, Dit Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan, Mahmud Fauzi S.K.M, M.Kes, kebijakan dan arah perbaikan gizi masyarakat di bidang kesehatan, salah satunya dengan cara peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi.
"Upaya perbaikan gizi yang dapat dilakukan yaitu berupa penambahan makanan atau zat gizi, penambahan mikronutrien yang didukung dengan sosialisasi dan advokasi pola hidup sehat dengan gizi seimbang, serta penganeka ragam makanan," kata dia.
Terdapat 10 program intervensi spesifik untuk menurunkan angka stunting, seperti konsumsi tablet tambah darah (TTD), screening anemia, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi Ibu hamil. Selain itu dilakukan pemantauan tumbuh kembang, ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi dua tahun (baduta), tatalaksana balita dengan masalah gizi, dan peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi.
Anggota Komisi IX DPR RI, DR. Dewi Aryani, M.Si., menilai intervensi, pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan paparan ide atau program saja. Pemerintah, terutama pemerintah daerah perlu melakukan aktivasi namun dalam bentuk yang konkret.
"Dimana sudah ada bentuk contoh kegiatan yang dapat dilakukan di daerah. Dan terkait anggaran, pemerintah telah menggelontorkan dana untuk program penurunan dan pencegahan stunting, sehingga seharusnya sudah bukan menjadi persoalan," ujar dia.
Pengamat kebijakan publik Sofie Wasiat, mengatakan isu stunting ini merupakan isu yang generatif, dimana jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerugian perekonomian. Oleh karenanya ia mendesak seluruh pihak agar kebijakan-kebijakan dan peraturan terkait stunting yang telah dibuat, agar segera diterapkan.
"Implementasi kebijakan dan peraturan yang telah dibuat diharapkan agar sesuai dengan apa yang sudah tertulis diatas kertas. Kita ingin setiap harinya ada informasi terkini dan kabar baik terkait persoalan stunting." ujar Sofie.
Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah Dra. Chairunnisa M.Kes, mengatakan bahwa risiko terjadinya stunting disebabkan salah satunya dari konsumsi susu kental manis yang masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh PP Aisyiyah di tahun 2020 terkait pengetahuan ibu dan kebiasaan pemberian konsumsi susu kental manis (SKM) pada balita di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, ditemukan bahwa 1 dari 4 balita mengkonsumsi SKM setiap harinya.
"Untuk di DKI Jakarta dan Jawa Barat terdapat 341 atau 26,9 persen dari 1.268 ibu memberikan minuman SKM kepada anak balitanya dan mereka tidak mengetahui jika SKM berefek samping bila diberikan pada balita" kata dia.