Beberapa persoalan penanganan stunting terkuak berdasarkan hasil pendampingan di 12 provinsi prioritas. Persoalan terbesar pada koordinasi.
JAKARTA - Wakil Presiden (wapres) Ma'ruf Amin menyebut, masih terjadi beberapa persoalan di lapangan. Hal tersebut juga diketahui berdasarkan hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga.
"Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi," ujar Wapres dalam acara Forum Nasional Stunting Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (6/12).
Wapres mengungkapkan, persoalan pertama, terkait tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Masalah besar dalam tata kelola adalah koordinasi.
"Para gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil Bupati, wali kota dan wakil wali kota, camat, kepala desa dan lurah, saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya," jelasnya.
Wapres menuturkan, persoalan lainnya adalah pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.
Dia menambahkan, banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Menurutnya, kader-kader tersebut tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik. "Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi," katanya.
Dia menyebutkan Kader Posyandu, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat diandalkan dalam percepatan penurunan stunting. Dia mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting.
"Pemerintah pusat dan daerah harus menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya," terangnya.
Wapres mengingatkan, selama empat tahun terakhir, upaya percepatan penurunan stunting telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14 persen pada tahun 2024. Upaya ini bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Upaya kita saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan," tandasnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerangkan, seluruh komponen pentahelix harus dimanfaatkan secara masif dengan skema konvergensi dan fokus pada intervensi di lapangan hingga ke sasaran keluarga berisiko stunting dan balita stunting. Hal ini harus dibarengi dengan ketersediaan layanan intervensi spesifik dan sensitif.
Dia menambahkan, perhatian pemerintah terhadap 12 provinsi prioritas perlu dipantau dan dikawal dengan baik dan sistematis yang mlibatkan secara aktif semua level TPPS, hingga desa/kelurahan. Pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi tugas bersama yang tidak mudah.
"Namun, jangan sampai lengah dengan 22 provinsi lainnya, yang kemungkinan secara acak akan ada kabupaten/kota yang justru meningkat angka stuntingnya," ucapnya.
