JAKARTA - Tim Gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Polda Kalbar, Senin (20/8), menggerebek penambangan bauksit ilegal, tanpa izin. Penambangan di hutan produksi konversi Sungai Tulak ini dilakukan PT Laman Mining, di Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
"Perusahaan tambang bauksit PT Laman Mining melakukan kegiatan membawa alat berat ekskavator untuk digunakan dalam penambangan bauksit di dalam kawasan hutan produksi konversi Sungai Tulak, Kabupaten Ketapang, tanpa izin menteri dengan menggunakan tujuh ekskavator di dua TKP yang berbeda," kata Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Iriyono, di Jakarta, kemarin.
Menurut Sustyo, penggerebekan ini berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan ilegal di hutan produksi konversi Sungai Tulak. Atas informasi tersebut, ditindaklanjuti dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) serta operasi pengamanan dan penegakan hukum kawasan hutan.
Periksa Direksi
Penyidik KLHK, tambah Sustyo, menetapkan PT Laman Mining sebagai korporasi menjadi tersangka. Penyidik masih terus memeriksa unsur jajaran direksi dan komisaris perusahaan, yang diduga sebagai aktor intelektual dalam kegiatan ilegal tersebut.
Saat operasi penggerebekan itu, sekitar pukul 12.30 WIB, pada TKP 1 areal Puring, tim SPORC KLHK Brigade Bekantan menemukan tiga alat berat jenis ekskavator sedang melakukan kegiatan penambangan bauksit di hutan produksi konversi Sungai Tulak. Menurut Sustyo, pada TKP 2 areal Kempapak, tim SPORC mendapati empat unit alat berat jenis ekskavator yang juga melakukan kegiatan penambangan bauksit di dalam kawasan hutan produksi konversi Sungai Tulak.
Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi operator ekskavator, pengawas lapangan maupun pimpro pertambangan PT Laman Mining, penyidik KLHK mendapat keterangan kalau kegiatan pertambangan bauksit tersebut dilakukan beberapa kontraktor alat berat yang dirental oleh PT Laman Mining. PT Laman Mining mengklaim bahwa areal Puring dan areal Kempapak merupakan Wilayah IUP-nya.
Dari hasil overlay dengan peta kawasan hutan bahwa areal Puring dan Kempapak masuk ke dalam HPK Sungai Tulak. PT Laman Mining belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri LHK, tapi sudah melakukan kegiatan penambangan.
Kawasan hutan Sungai Tulak yang dieksploitasi PT Laman Mining merupakan buffer zone Taman Nasional Gunung Palung dan merupakan salah satu habitat orangutan sehingga sangat penting untuk dijaga agar habitat ini tidak rusak. Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan kegiatan penambangan ilegal harus ditindak tegas, apalagi pelakunya korporasi.
Menurut Rasio, mereka harus dihukum seberat-beratnya. Mereka ini tidaknya hanya merugikan negara. Mereka telah merusak ekosistem dan habitat satwa.
eko/N-3