» Lambatnya pemulihan ekonomi dunia akan menaikkan ketidakpastian pasar keuangan global.
» Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret sebanyak 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen dari total penduduk.
JAKARTA - Kontraksi perekonomian global akan berlanjut dan pemulihan ekonomi dunia lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Penyebaran Covid-19 yang kembali meningkat di beberapa negara, seperti Amerika Serikat (AS), Brasil, dan India, memengaruhi perkembangan tersebut.
"Selain itu, mobilitas pelaku ekonomi yang belum kembali normal sejalan penerapan protokol kesehatan turut menahan aktivitas ekonomi. Perkembangan ini menyebabkan efektivitas berbagai stimulus kebijakan yang ditempuh dalam mendorong pemulihan ekonomi di banyak negara maju dan negara berkembang termasuk Tiongkok, menjadi terbatas," kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo saat menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Juli di Jakarta, Kamis (16/7).
Menurut Perry, sejumlah indikator ekonomi global menunjukkan permintaan yang lebih lemah, ekspektasi pelaku ekonomi yang masih rendah, serta permintaan ekspor yang tertahan sampai Juni 2020. Sejalan dengan permintaan global yang lebih lemah tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga lebih rendah dari perkiraan semula dan menurunkan tekanan inflasi global.
"Lambatnya pemulihan ekonomi dunia serta kembali meningkatnya tensi geopolitik AS-Tiongkok menaikkan ketidakpastian pasar keuangan global," kata Perry. Perkembangan itu pada akhirnya menahan berlanjutnya aliran modal ke negara berkembang dan kembali menekan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Penduduk Miskin Bertambah
Sementara itu, Bank Dunia menyatakan bahwa pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum ditemukan strategi tepat dalam menanganinya, sudah meresahkan hampir semua negara di berbagai belahan dunia. Pembatasan pergerakan manusia dan barang yang ditempuh hampir semua otoritas malah berdampak pada lesunya perekonomian karena produktivitas merosot tajam.
Bank Dunia memperkirakan penduduk miskin di dunia akan bertambah 70-120 juta jiwa selama merebaknya Covid-19 menjadi 684-734 juta jiwa. "Diperkirakan 70 hingga 120 juta orang di dunia akan masuk ke dalam kemiskinan," kata Direktur Pelaksana Bank Dunia, Mari Elka Pangestu, dalam acara Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juli di Jakarta (16/7).
Selain itu, angka kemiskinan yang berpotensi melonjak dan adanya kesenjangan pendapatan juga semakin melebar termasuk di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (15/7) melaporkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia pada Maret menjadi 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin itu bertambah 1,63 juta jiwa dibanding September 2019 yang tercatat 24,79 juta jiwa dan dibanding Maret tahun lalu bertambah 1,28 juta jiwa.
Mari mengimbau pemerintah perlu memberikan dukungan untuk mencegah potensi terjadinya penambahan penduduk miskin dan kesenjangan sosial terutama untuk kelompok rentan. "Dibutuhkan res pons kebijakan yang memastikan kesenjangan tidak diperparah akibat pandemi," tegas Mari.
Memperluas Stimulus
Khusus Indonesia, mantan Menteri Perdagangan itu menyarankan pemerintah memperluas skala jangkauan stimulus perlindungan sosial terutama untuk sektor informal.
"Banyak negara lain yang melakukan kebijakan sama dengan Indonesia, tapi yang dilakukan dalam konteks pandemi ini adalah untuk memperluas skala jangkauannya," katanya.
Dia juga meminta untuk segera melakukan sinkronisasi data agar stimulus perlindungan sosial bisa terealisasi lebih baik. "Data ini untuk monitoring apakah yang dilakukan berhasil mencapai tujuan secara efektif atau belum," kata Mari.
Perluasan penerima manfaat dan sinkronisasi data itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yang telah berkembang sehingga memudahkan pemerintah dalam melayani, dan tracking. "Kalau memberi bantuan seperti pinjaman mikro atau insentif maka layanannya digital bisa jadi sarana. Ketika sistem dibangun bisa lebih luas lagi," katanya.
Di Indonesia, program perlindungan sosial dalam rangka menangani dampak Covid-19 dianggarkan sebesar 203,9 triliun rupiah dan yang telah terealisasi 72,5 triliun rupiah atau 35,6 persen. uyo/E-9
