JAKARTA - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang diterapkan pemerintah sejak 9 Februari 2021 hingga saat ini, tidak menghentikan proses pemulihan ekonomi. Padahal, penerapan PPKM berskala smikro sebelumnya dikhawatirkan dapat menghambat aktivitas ekonomi di masyarakat.
"Dengan meredanya kasus Covid-19 karena kebijakan PPKM, perekonomian justru secara bertahap bisa kembali pulih. Pemerintah memang harus mengutamakan pengendalian pandemi terlebih dahulu," ujar Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah di Jakarta, Minggu (18/4).
Piter mengatakan PPKM Mikro ditujukan untuk menurunkan penyebaran Covid-19. Karena itu, lanjutnya, PPKM hendaknya dilihat dari dampaknya terhadap penyebaran Covid-19 itu sendiri.
"Kita patut mensyukuri selama dua bulan terakhir kasus Covid-19 terus menurun. Setelah sempat mengalami peningkatan yang tinggi hingga belasan ribu kasus baru per hari, sekarang jumlah kasus mereda hingga 4 ribuan kasus baru. Penurunan ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan PPKM," kata Piter.
Sementara dari sisi ekonomi, proses pemulihan ekonomi masih berlanjut dan beberapa indikator mengkonfirmasi hal tersebut. "Seperti Indeks PMI selama tiga bulan terakhir di zona ekspansi. Penjualan kendaraan bermotor pada bulan Maret bahkan meningkat sangat besar dipicu kebijakan stimulus pelonggaran PPnBM. Diperkirakan demikian juga dengan penjualan properti," ujar Piter.
Peningkatan Optimisme
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listyanto mengatakan secara umum saat ini memang ada peningkatan optimisme terhadap perekonomian domestik. Indeks Prompt Manufacturing Index (PMI) juga meningkat pada Maret 2021, terutama untuk sektor makanan karena mengantisipasi peningkatan permintaan puasa dan Lebaran.
"Sejak PPKM Mikro, kasus Covid-19 relatif menurun, meskipun saat ini masih di 6.000-an positif COVID-19 per hari. Kalau dikaitkan dengan pemulihan ekonomi, pengendalian dan percepatan vaksinasi memang masih jadi faktor utama agar optimisme perekonomian tetap dalam track meningkat," ujar Eko.
Pada kesempatan lain, pengamat sektor kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan kebijakan PPKM dapat kembali diperpanjang asalkan disertai bantuan memadai bagi keluarga nelayan kecil.
"(PPKM Mikro boleh) diperpanjang dengan catatan ada fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemda berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup seharihari keluarga nelayan ," kata Abdul Halim.
