Peran pemuda sangat penting, khususnya karang taruna, dalam menjaga keutuhan persatuan bangsa dan berlangsungnya proses demokrasi.
JAKARTA - Para pemuda diharapkan turut membangun demokrasi yang baik menjelang tahun politik 2022. Harapan ini disampaikan Direktur Organisasi Masyarakat (Ormas) Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar, di Jakarta, Senin (15/11).
"Kita sudah menjelang tahun politik. Untuk itu, peran generasi muda maupun teman-teman karang taruna ini penting. Mereka harus ikut serta membangun demokrasi yang lebih baik," katanya.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat melaporkan kegiatan dalam seminar bertajuk Upaya Pembangunan Generasi Muda yang Berkarakter Kebangsaan Indonesia melalui Organisasi Karang Taruna yang disiarkan di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Risnandar mengatakan, pada tahun 2022, Indonesia akan memasuki rangkaian tahapan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024. Masa-masa pemilu, berdasarkan pada Pemilu 2019 lalu, begitu rentan dengan isu-isu perpecahan. Kita saling menjatuhkan. Ini terutama sejumlah golongan yang mengakibatkan polarisasi di masyarakat.
"Polarisasi tersebut mengancam keutuhan persatuan bangsa, bahkan terus berlanjut walau pemilu telah berakhir," ujar Risnandar. Oleh karena itu, melalui paparannya, Risnandar mengingatkan kembali pentingnya peran pemuda, khususnya karang taruna, dalam menjaga keutuhan persatuan bangsa dan berlangsungnya proses demokrasi.
"Hari ini, kita lihat, banyak pemuda yang terkotak-kotak. Di level nasional dia sudah baik, tetapi ketika turun daerah, banyak pemuda membawa isu-isu yang kita anggap ini menjadi isu-isu sentral. Apalagi dalam konteks politik yang akan kita hadapi bersama," tuturnya.
Struktur Kuat
Organisasi karang taruna, menurut Risnandar, memiliki struktur yang kuat dari tingkat pusat sampai pemerintahan desa. Dengan demikian, ia berharap agar organisasi karang taruna dapat menjadi mitra kerja pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
"Dengan demikian sinergisitas dalam mencapai visi misi, serta tujuan negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila bisa terlaksana dengan baik," kata Risnandar.
Sementara itu, beberapa hari lalu, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan siap mengawas pemilu serentak 2024 pada tanggal berapa pun yang disepakati oleh KPU, DPR, dan Pemerintah.
"Kapan pun pelaksanaannya, Bawaslu siap mengawasi," kata Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu itu.
Ia mengatakan bahwa Bawaslu sudah pernah melalui pemilihan dengan tahapan yang saling beririsan, yakni pada Pilkada 2018 dengan tahapan Pemilu 2019.
Saat itu, tutur Fritz, tahapan pilkada mendahului tahapan pemilu, dan pada tahun 2024 nanti, yang berbeda hanyalah tahapan pemilu yang mendahului tahapan pilkada.
