SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya sinergi peran para pemimpin formal maupun informal yaitu tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) untuk menyukseskan Pemilu yang akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang. Sehingga bisa mewujudkan Pemilu yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis, baik saat Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak.

"Semua mesti bersinergi, berkolaborasi dan membangun kewaspadaan bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis. Formal dan informal leader harus bergerak bersama-sama," ujarnya dalam rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan se-Jatim di Surabaya, Senin (11/12) malam.

"Rakor kali Ini juga sekaligus menjadi momentum untuk mensinkronisasi operasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) disemua lini," imbuhnya.

Selain itu, Khofifah juga menyampaikan beberapa isu strategis terkait pelaksanaan pemilu. Yaitu regulasi, penyelenggara, peserta, pemilih, logistik dan tahapan pelaksanaan (kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, penetapan calon terpilih).

"Kalau semua sudah sampai KPU insya Allah sudah aman. Tapi biasanya saat sampai di PPK ini rawan terjadi sengketa (Dispute). Oleh karena itu kewaspadaan ini harus dibangun sekuat mungkin," katanya.

Untuk itu, Khofifah menekankan dalam menghadapi potensi dan pemicu konflik dalam Pemilu harus diiringi kewaspadaan dari Bakesbangpol, Danrem, Dandim, Kapolres, Kapolsek, KPUD, Bawaslu, Kejari di masing-masing daerah harus ditingkatkan.

"Saya rasa masing-masing akan punya peta. Bagaimana peta itu akan menjadi referensi kewaspadaan bagi kita semua. Ini bagian dari membangun langkah mitigatif dan interventif," ucapnya.

"Hoaks harus tetap diwaspadai utamanya 3 hari terakhir. Kalau sudah berkomitmen aman, damai dan kondusif, jangan lupa bersinergi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jangan hanya kerja keras semata, melainkan juga ingat yang Maha menurunkan sukses, Maha memberikan Suasana Kondusif maka beriringan dengan doa menjadi penting," tambahnya menjelaskan.

Lebih jauh disampaikan, dalam upaya penanganan konflik saat Pemilu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan pelatihan Pra Paralegal Justice yang diperuntukan bagi kepala desa dan lurah dalam beberapa kali (batch). Ini menjadi sarana penting dalam upaya untuk menciptakan langkah-langkah dalam mencari solusi bersama, misalnya melalui mediasi.

"Ini ilmu bagi kepala desa dan lurah. Supaya mereka mengetahui bagaimana hal-hal yang mestinya mereka bisa atasi sesuai kapasitas saat dilatih. Semua materi bersumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)," ucapnya

Dia mengajak seluruh peserta yang hadir untuk turut mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan kondusif. Hal itu bisa diwujudkan oleh unsur tiga pilar plus. Yakni TNI/Polri, Pemerintah Daerah, DPRD/Parpol dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.

"Sosialisasikan netralitas sampai tingkat Desa, optimalkan tiga pilar dan forum keagamaan serta masyarakat dan yang lainnya. Juga tidak lupa bangun sinergitas dengan 3 Pilar Plus. Karena informal leader (Toga dan Tomas) biasanya punya kedekatan sosial kultural yang cukup kuat," pungkasnya.

Baca Juga: