Bersama Badan Pangan Nasional, DKI mendorong upaya masyarakat hemat makanan. Jangan ada pangan terbuang.
JAKARTA - Di tengah krisis, masih sering dijumpai masyarakat yang boros terhadap makanan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupaya untuk mewujudkan Gerakan Selamatkan Pangan melalui sosialisasi "Setop Boros Pangan" di wilayah Jakarta.
"Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional melakukan Gerakan Selamatkan Pangan dengan mendorong upaya agar masyarakat hemat makanan. Kita terus melakukan sosialisasi Setop Boros Pangan. Jangan ada pangan berlebih yang terbuang percuma," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta, Suharini Eliawati, Jumat (27/10).
Selain itu, Pemprov Jakarta juga mengajak tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengelola pangan berlebih yang masih layak konsumsi, agar tidak terbuang. Selain mendorong penyusunan regulasi, kata Suharini, Pemprov Jakarta juga melakukan kerja sama dengan lembaga sosial seperti Food Bank of Indonesia (FOI).
"Food Bank of Indonesia yang menjembatani antara masyarakat berlebihan makanan dan warga yang membutuhkan," ujar Suharini. Dengan demikian ke depan diharapkan tidak ada lagi makanan terbuang. Makanan yang masih layak, hendaknya disimpan agar dapat disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan makan.
Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian juga menjamin sembilan stok bahan pangan aman hingga akhir tahun 2023. Setiap menjelang ramadan atau lebaran, misalnya, Pemprov Jakarta sudah mengantisipasi stok pangan. Suharini juga selalu menghitung neraca pangan setiap tahunnya. Karena itu, masyarakat diminta tidak belanja secara berlebihan akibat panik terhadap ketersediaan bahan pangan.
Tiga BUMD
Sementara itu, beberapa hari lalu, anggota DPRD, Israyani, menyarankan agar tiga badan usaha milik daerah (BUMD) berkolaborasi guna menstabilkan harga pangan dalam mengantisipasi situasi tertentu seperti musim kemarau berkepanjangan seperti sekarang.
"Peran BUMD pangan Jakarta: PT Food Station, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya perlu diperkuat," kata Israyani. Dia mengatakan ini saat menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi di rapat paripurna DPRD Jakarta, Rabu (25/10). Israyani menuturkan saran ini selaras dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan untuk menstabilkan harga pasar.
Dia menyebutkan penyelenggaraan sistem pangan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kemampuan penyediaan pangan secara cukup, mandiri, dan beranekaragam. Selain itu, juga untuk memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. "Lalu mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga wajar dan terjangkau," jelas Israyani.
Dengan adanya kolaborasi diharapkan bisa mengendalikan stabilisasi harga pangan sembilan bahan pokok hingga memperbanyak dan memperluas jangkauan operasi pasar. "Jadi, perlu juga mempertimbangkan membuat perusahaan induk atau holding company BUMD pangan. Tujuannya, untuk menjamin ketersediaan, khususnya bagi keluarga miskin Jakarta," tuturnya.
Senada dengan Israyani, anggota DPRD lainnya, Jamaludin, mendukung pemerintah provinsi Jakarta membentuk perusahaan induk bidang pangan dari tiga BUMD. Perumda Dharma Jaya menyiapkan kebutuhan pangan hewani. PT Food Station Tipinang Jaya mengelola kebutuhan makanan. Lalu, Perumda Pasar Jaya melakukan distribusi serta etalase penjualan.
Jamaludin berharap pembentukan program tersebut sejalan dengan Pemerintah Nasional yang telah membentuk BUMN Holding Pangan melalui ID FOOD. "Dengan dibentuknya BUMD holding pangan, kami menilai dapat memperkuat ketahanan pangan Jakarta," tandasnya.
